Padang – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat di Kantor DPRD Sumbar pada Senin (1/9/2025) dengan apresiasi. Menurutnya, aksi tersebut mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Rahmat menilai, demonstrasi berjalan tertib dan elegan. “Saya selaku pribadi serta anggota DPR RI dari Fraksi PKS memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melakukan aksi dengan baik, elegan, tertib, dan tidak anarkis maupun merusak fasilitas publik,” ujarnya saat wawancara daring pada Rabu (3/9/2025).
Rahmat mengakui bahwa tidak semua aspirasi masyarakat dapat langsung diakomodasi. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada publik. “Kami tidak segan-segan meminta maaf. Maka pada hari ini kami sampaikan permohonan maaf bila ada hal-hal yang belum tertampung atau belum terwakili dengan baik dalam aspirasi masyarakat,” katanya.
Namun, Rahmat menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia menyebut telah mengawal sejumlah program penting di DPR selama setahun terakhir. “Alhamdulillah, setahun ini saya ditugaskan oleh partai di Komisi II untuk mengawal beberapa program,” jelasnya.
Salah satunya adalah usulan agar pelantikan tenaga honorer (P3K) dapat dilakukan secara penuh waktu maupun paruh waktu pada 2026. Kebijakan ini, menurut Rahmat, berpotensi menghemat anggaran hingga Rp6 triliun dan menyelamatkan nasib sekitar 1,2 juta honorer di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat.
Selain itu, Rahmat juga aktif mendorong penertiban bangunan liar di fasilitas umum dan penguatan aturan tata ruang. Ia mencontohkan keterlibatannya dalam kasus pagar laut di Tangerang serta perjuangan melawan mafia tanah. “Dokumentasi rapat dan pemberitaan media menunjukkan peran kami dalam mengawal penyelesaian masalah tersebut,” ujarnya.
Rahmat menegaskan bahwa perjuangannya di parlemen tidak hanya berfokus pada isu nasional, tetapi juga pada kepentingan daerah pemilihannya. Ia menyebut telah melakukan advokasi dan literasi terkait Program Sertifikasi Tanah Ulayat dengan berbagai elemen masyarakat di 19 kabupaten/kota di Sumbar.
Tak hanya itu, ia juga ikut mengawal aspirasi mengenai rencana pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan dan Ranah Indojati. “Kita juga berjuang keras untuk memastikan 3.567 siswa kurang mampu mendapatkan hak mereka melalui beasiswa Program Indonesia Pintar. Semua upaya ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kita,” ungkapnya.
Rahmat juga menyatakan dirinya aktif mendesak DPR agar segera menyetujui RUU Perampasan Aset dalam 30 hari, sebagai langkah strategis memulihkan aset negara.
Salah satu tuntutan utama dalam aksi di Padang adalah reformasi Polri dan penuntasan kasus kematian Afan Kurniawan. Rahmat menegaskan bahwa hal tersebut juga menjadi fokus perjuangannya. “Tuntutan untuk reformasi Polri dan penyelidikan tuntas kasus almarhum Afan Kurniawan sangat penting dan akan terus kami dorong di DPR. Termasuk mendesak Presiden agar segera mereformasi institusi Polri,” tegasnya.
Rahmat menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh upaya yang dilakukan merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik. “Pernyataan dan program yang kami perjuangkan sudah saya sampaikan di berbagai forum dan media. Ini adalah bukti bahwa kita terus menindaklanjuti harapan masyarakat, terutama dari Sumatera Barat,” pungkasnya.
