Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga beras di wilayahnya. Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, menegaskan hal tersebut usai mengikuti rapat koordinasi virtual bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian pada Kamis (4/9/2025).
Allex Saputra menjelaskan, Pemko Padang Panjang akan lebih intens melakukan pengawasan guna mengantisipasi potensi kenaikan harga beras, meskipun ketersediaan beras saat ini masih dalam kondisi aman dan terkendali. “Ketersediaan beras di Padang Panjang masih aman dan terkendali. Namun, kenaikan harga tetap harus diantisipasi karena beras merupakan komoditas strategis. Oleh sebab itu, Pemko akan lebih intens melakukan pengawasan agar harga tetap stabil,” ujarnya di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (4/9/2025).
Sebagai upaya konkret, pemerintah pusat menyalurkan beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga Rp13.100 per kilogram.
Putra Dewangga, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdako Padang Panjang, menjelaskan bahwa Sumatera Barat, termasuk Padang Panjang, masuk dalam zona dua penyaluran SPHP. Putra Dewangga menambahkan, titik penyaluran saat ini berlokasi di Pasar Pusat dan Koperasi Polres. “Saat ini titik penyalurannya tersedia di Pasar Pusat dan Koperasi Polres,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Padang Panjang, Ade Nafrita Anas, menambahkan bahwa Pemko Padang Panjang sebelumnya telah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 30 Agustus lalu dengan harga beras yang sama.
Ade Nafrita Anas berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus terjaga untuk menjaga harga beras tetap stabil. “Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menjaga harga beras tetap stabil, sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau,” tuturnya pada Kamis (4/9/2025).
