Padang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) memulai agenda pemeriksaan di Pemerintah Kota (Pemko) Padang pada Kamis (4/9/2025). Tim BPK RI diterima langsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang.
Pengendali Teknis I BPK RI Perwakilan Sumbar, Muhammad Ilyas, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan agenda rutin tahunan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. “Selain menilai sistem pengendalian internal, pemeriksaan ini juga untuk mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan belanja daerah. Harapannya Pemko Padang mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Ilyas, Kamis (4/9/2025).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyambut baik kedatangan tim BPK RI. Ia didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Andree Algamar, para Asisten, Plt Inspektur Kota Padang Isyrin Ishak, Kepala BPKAD Raju Minropa, serta sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.
Ilyas menjelaskan, pemeriksaan pendahuluan ini akan fokus pada kepatuhan atas pertanggungjawaban belanja barang, jasa, serta belanja modal tahun anggaran 2025 di lingkungan Pemko Padang. Proses pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 32 hari, mulai 4 September hingga 20 Oktober 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Ilyas mengapresiasi Pemko Padang atas kerjasama yang baik selama ini dalam setiap agenda pemeriksaan.
Fadly Amran menegaskan komitmen Pemko Padang terhadap keterbukaan dalam proses audit. Ia menyatakan bahwa pemeriksaan ini sejalan dengan Program Unggulan Padang Amanah, yang menekankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Wali Kota Fadly berharap hasil pemeriksaan BPK RI dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemko Padang. “Pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban, tetapi momentum untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan. Saya meminta seluruh kepala OPD mendukung penuh agar proses ini berjalan lancar. Semoga hasilnya semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemko Padang,” kata Fadly, Kamis (4/9/2025).
