Padang – Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi menegaskan otonomi daerah harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama lewat pelayanan kesehatan yang lebih baik, mutu pendidikan yang meningkat, dan penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM.
Pernyataan itu disampaikan Muhidi usai mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4/2026).
Muhidi menilai, otonomi daerah tidak cukup dipahami hanya sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.
Menurut dia, kebijakan tersebut harus tercermin dalam pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” kata Muhidi di Padang, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah perlu lebih aktif mendorong tumbuhnya kewirausahaan agar tercipta lapangan kerja baru.
Daerah juga diminta memperluas investasi untuk memperkuat UMKM sebagai penopang ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.
Di sektor kesehatan, Muhidi menilai pelayanan harus menjadi prioritas utama.
Dia mengatakan layanan yang merata, berkualitas, dan terjangkau hanya bisa terwujud jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat bergerak bersama.
Sementara di bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, dan percepatan digitalisasi pendidikan. Peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas belajar juga, kata dia, harus terus dilakukan.
“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Muhidi juga menyoroti perlunya reformasi birokrasi berbasis hasil atau outcome.
Ia menegaskan birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, melainkan harus menghasilkan program yang nyata dan dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan, DPRD Sumbar siap mengawal setiap kebijakan daerah agar sejalan dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Dalam upacara tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri.
Dalam sambutan itu ditegaskan otonomi daerah memegang peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.
Tema itu menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk semakin responsif, mandiri, dan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat, dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Amanat tersebut juga menekankan sejumlah fokus utama, mulai dari penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, hingga peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, kolaborasi antardaerah, penguatan layanan dasar, dan menjaga stabilitas wilayah turut menjadi perhatian.
Usai upacara, Mahyeldi menegaskan bahwa ukuran utama otonomi daerah adalah manfaat nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat.
