Jakarta – Bank Nagari kembali menunjukkan komitmennya dalam inovasi layanan digital dengan meraih penghargaan Intergrated Digital Banking Services (BPD) pada ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025. Penghargaan ini diterima di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, pada Rabu (30/7/2025).
Yosviandri, Pemimpin Bank Nagari Jakarta, menerima langsung penghargaan tersebut. Ajang yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi ini dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan ekonomi daerah.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, pada Kamis (31/7/2025) menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Indonesia Best BUMD Awards 2025 oleh Warta Ekonomi. Ia juga mengapresiasi keberhasilan Bank Nagari dalam meraih penghargaan Intergrated Digital Banking Services.
“Prestasi ini semakin memotivasi Bank Nagari, sebagai BUMD Provinsi Sumbar, untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Gusti Candra.
Sebagai informasi, Warta Ekonomi menyelenggarakan ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025 dengan tema “Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economics Shifts”. Acara ini menyoroti pentingnya pengelolaan BUMD secara profesional di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan geopolitik yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kondisi ekonomi saat ini menuntut BUMD untuk memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan lokal.
“Kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tekanan geopolitik dan ekonomi global, termasuk kebijakan tarif Amerika Serikat, turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, dan pada gilirannya berdampak pada BUMD. Namun ini justru menjadi panggilan bagi BUMD untuk memperkuat perannya dalam pembangunan daerah,” ujar Ihsan.
Warta Ekonomi, melalui riset internal, mengevaluasi 1.091 BUMD aktif di Indonesia dan memilih 73 perusahaan dengan kriteria aset minimal Rp10 miliar, laba bersih positif, serta memperhatikan aspek inovasi, digitalisasi, dan penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Proses penilaian juga melibatkan media monitoring dan persepsi publik.
Hasil riset menunjukkan bahwa 94,5% dari BUMD yang dipantau telah mengadopsi inovasi dan digitalisasi, sementara 90,4% menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Meskipun demikian, Ihsan menekankan perlunya penguatan klasifikasi kinerja, transparansi, dan perlindungan terhadap kriminalisasi atas risiko bisnis yang sah.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang turut hadir, menekankan urgensi profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Ia menyatakan bahwa masih banyak BUMD yang tidak optimal akibat salah kelola, praktik nepotisme, serta pemilihan sektor usaha yang tidak sesuai dengan potensi daerah.
“BUMD seharusnya berfungsi menambah kapasitas pendapatan asli daerah (PAD), membuka lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Tapi kalau pengelolaannya tidak profesional, malah bisa membebani daerah,” tegas Tito pada Rabu (30/7/2025).
Tito juga menyampaikan bahwa Kemendagri sedang menyusun Rancangan Undang-Undang BUMD dan membentuk Direktorat Jenderal Pembinaan BUMD untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan. Menurutnya, pemilihan pengelola BUMD harus berbasis meritokrasi dan pertimbangan bisnis, bukan kepentingan politik.
“Kalau semua daerah punya BUMD yang sehat, maka ekonomi nasional juga akan lebih kuat. Ketahanan ekonomi daerah adalah pondasi ketahanan nasional,” pungkasnya.
