Padang – Insiden di sebuah rumah doa di kawasan Padang Sarai menjadi perhatian pemerintah pusat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mengunjungi Kota Padang pada Rabu (30/7/2025) mendatang.
Kunjungan kerja ini, menurut rencana, akan dimulai dengan kedatangan Wapres Gibran di Bandara Internasional Minangkabau pada pukul 08.55 WIB. Selanjutnya, rombongan akan mengunjungi sejumlah lokasi penting di Kota Padang.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumatera Barat, Mursalim, membenarkan rencana kedatangan tersebut. Mursalim mengatakan pada Selasa (29/7/2025), “Benar, kita dari Pemprov Sumbar sudah diberitahu rencana kedatangan Wapres. Malam ini kita akan gelar rapat persiapan,”.
Selain rumah doa, agenda Gibran mencakup kunjungan ke Kantor Kelurahan Padang Sarai, lokasi terjadinya insiden, SMP Negeri 4 Padang, serta beberapa tempat lainnya seperti sebuah restoran dan Kantor Pos Padang, sebelum kembali ke bandara.
Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, terutama dalam upaya penanganan pasca-insiden di rumah doa dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Padang. Pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan penyambutan dan pengamanan selama kunjungan berlangsung.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas terkait insiden di rumah doa tersebut. Ia menegaskan bahwa masalah ini telah ditangani oleh pihak berwenang.
“Kita minta semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak bertanggung jawab, itu penting untuk menjaga kondusifitas di tengah masyarakat,” kata Gubernur Mahyeldi pada Selasa (29/7/2025).
Mahyeldi menambahkan, semua pihak telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyelesaikan insiden tersebut, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi, termasuk pihak kepolisian dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
“Semua pihak telah bergerak sesuai fungsinya masing-masing. Alhamdulillah, permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan secara cepat,” ungkapnya.
Gubernur juga meminta masyarakat untuk mempercayakan penanganan indikasi pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.
