Padang – Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mendorong inovasi berbasis teknologi. Inovasi terbaru digagas oleh Kepala Bagian Protokol Pemprov Sumbar, Ade Pratama, S.STP, MM., dengan nama Efektivitas Pelayanan Keprotokolan Melalui Sistem Terintegrasi dan Modern.
Ade Pratama menjelaskan, inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan keprotokolan bagi pimpinan dan masyarakat luas. Inovasi ini, lanjutnya, merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan. “Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemprov Sumbar, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang profesional, melayani, dan berdaya saing,” ujar Ade Pratama di ruang kerjanya, Kamis (14/8/2025).
Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setdaprov Sumbar tahun 2024, indeks kualitas layanan keprotokolan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) telah mencapai 83,96, melampaui target yang ditetapkan sebesar 82,35. Namun, Ade menargetkan peningkatan capaian tersebut menjadi 86,75 pada tahun 2026.
Ade menjelaskan, aksi perubahan ini dirancang sebagai upaya mencapai target tersebut. “Harapannya, pada 2026 nanti, capaian indeks kualitas layanan bisa sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ade menyebutkan manfaat inovasi ini bagi pimpinan, pegawai, dan masyarakat. Bagi pimpinan, sistem ini akan meningkatkan kepercayaan publik. Bagi pegawai, beban administratif akan berkurang. Sementara bagi masyarakat, layanan akan lebih mudah diakses dan cepat ditindaklanjuti.
Inovasi ini berupa aplikasi digital yang dapat diakses melalui perangkat Android maupun iOS, serta terintegrasi dengan layanan lain di Biro Adpim.
Ade menegaskan, “Dengan begitu, proses birokrasi bisa dipangkas, layanan dapat berkesinambungan, dan kualitas pelayanan meningkat secara signifikan,”.
Dengan dukungan teknologi dan sistem terintegrasi, Pemprov Sumbar berharap inovasi ini menjadi tonggak baru dalam pelayanan keprotokolan, mendorong percepatan reformasi birokrasi, dan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat.
