Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata melalui regulasi yang kuat. Hal tersebut terungkap saat Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sumbar di Istana Gubernur pada Senin (13/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD ASITA Sumbar, Darmawi, menyampaikan keprihatinannya atas “bencana pariwisata” yang disebabkan oleh pengalaman negatif wisatawan akibat pelayanan yang kurang memuaskan. “Ini adalah jenis bencana yang sering tidak terlihat, namun sangat berdampak. Wisatawan yang kecewa tidak akan kembali, dan lebih buruk lagi, mereka akan membawa cerita buruk itu ke orang lain,” kata Darmawi pada Senin (13/10/2025).
ASITA mendorong upaya mitigasi melalui pelatihan dan edukasi bagi seluruh pelaku wisata. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mahyeldi menyambut baik masukan tersebut dan mengapresiasi perhatian ASITA terhadap peningkatan mutu pariwisata. Ia menekankan pentingnya regulasi yang kuat dalam mendukung pengelolaan sektor ini.
Mahyeldi menegaskan, pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang tegas dan terarah. “Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang tegas dan terarah. Baik melalui Peraturan Daerah maupun aturan teknis lainnya,” tegas Mahyeldi pada Senin (13/10/2025).
Sebagai langkah awal, Gubernur menugaskan Dinas Pariwisata Sumbar untuk menindaklanjuti usulan pembentukan Satuan Tugas Pariwisata. Satgas ini dirancang lintas instansi, melibatkan unsur dinas terkait, aparat keamanan, dan pelaku wisata. Tujuannya adalah menciptakan sistem kerja terintegrasi dalam pengawasan dan peningkatan kualitas layanan wisata.
Selain itu, ASITA juga mendorong percepatan regulasi dan standarisasi pelayanan pariwisata. Mereka mengusulkan agar ekosistem wisata dari hulu hingga hilir memiliki alur dan aturan yang jelas, mulai dari proses pemesanan, pemanduan wisata, hingga aktivitas operator tur.
Dalam hal konektivitas, ASITA mengusulkan pembukaan jalur udara langsung Padang – Kota Baru (Kelantan, Malaysia). Darmawi menjelaskan, jalur ini sangat potensial karena Kelantan berbatasan langsung dengan daerah padat penduduk seperti Terengganu, Pahang, Pattani, dan Narathiwat di Thailand.
“Jalur ini akan menjadi pintu masuk wisatawan muslim dari Malaysia dan Thailand ke Sumatera Barat, sejalan dengan program Muslim Friendly Tourism yang sedang kita galakkan,” ungkap Darmawi. Ia menambahkan bahwa ASITA siap menjembatani komunikasi antara Pemerintah Sumbar dengan otoritas Kelantan dan Pattani untuk merealisasikan kerja sama ini.
ASITA juga menyoroti pentingnya pengembangan edu-tourism atau pariwisata berbasis pendidikan. Dengan dibukanya jalur baru, peluang mendatangkan pelajar dari Malaysia dan Thailand untuk studi di Padang terbuka lebar. Hal ini dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat posisi Kota Padang sebagai pusat pendidikan internasional di kawasan barat Sumatera.
Menutup pertemuan, Gubernur Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat sektor pariwisata secara kolaboratif. Ia berharap masukan dari ASITA menjadi langkah awal menuju sistem pariwisata Sumatera Barat yang lebih tangguh, ramah, dan berdaya saing tinggi.
Mahyeldi menambahkan, pariwisata bukan hanya tentang kunjungan, tapi juga tentang kesan. “Pariwisata bukan hanya tentang kunjungan, tapi juga tentang kesan. Dan kesan itu harus dibangun dengan pelayanan yang tulus dan sistem yang tertata,” pungkas Mahyeldi.
