Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumbar untuk mempercepat penanganan dampak bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah. Koordinasi intensif ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov dan BPK dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan akuntabel. Pertemuan koordinasi berlangsung di Istana Gubernuran pada Rabu (31/12/2025).
Mahyeldi menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. “Penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab,” ujarnya pada Rabu (31/12/2025).
Koordinasi dengan BPK merupakan bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang terdampak bencana. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek teknis terkait pengelolaan anggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta langkah-langkah pengawasan dalam penanganan dampak bencana hidrometeorologi.
Pemprov Sumbar berharap sinergi dan komunikasi yang baik dengan BPK Sumbar dapat terus terjaga. Hal ini diharapkan agar penanganan bencana dapat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
