Padang – Pemerintah Kota Padang menggencarkan upaya penanganan perlintasan sebidang kereta api, salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menghadiri langsung Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung Operasional Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Senin (8/9/2025).
Rakor tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Pemerintah Kota Pariaman, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumbar, serta PT KAI Divre II Sumatera Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Wawako Maigus Nasir memaparkan bahwa Kota Padang memiliki total 92 perlintasan kereta api. Dari jumlah tersebut, 36 titik telah berhasil ditangani, 27 titik terdata namun belum memiliki penjagaan, dan 29 titik sisanya merupakan perlintasan liar.
Maigus Nasir yang didampingi Kadishub Kota Padang Ances Kurniawan menyampaikan pesan dari Wali Kota Padang terkait penanganan jalur kereta api. “Terkait jalur kereta yang rawan kecelakaan, Bapak Wali Kota berpesan, bila memang belum ada solusi yang jelas, lebih baik ditutup sementara, karena menyelamatkan nyawa jauh lebih penting,” katanya, Senin (8/9/2025).
Maigus Nasir menekankan bahwa penanganan perlintasan sebidang membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat mengingat keterbatasan dana transfer daerah. Ia juga mengusulkan alternatif pendanaan melalui program CSR perbankan jika anggaran pusat tidak tersedia.
Lebih lanjut, ia menambahkan perlunya pendekatan bersama masyarakat untuk mengatasi perlintasan liar agar tidak menimbulkan korban lebih banyak. “Kita juga perlu melakukan pendekatan bersama masyarakat untuk mengatasi perlintasan liar agar tidak menimbulkan korban lebih banyak, seperti kasus yang menimpa pelajar SMA 10 beberapa waktu lalu. Kita berharap melalui usulan anggaran yang disampaikan Balai Perkeretaapian ini dapat mengatasi persoalan perlintasan kereta api di Kota Padang,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Hendrialdi menjelaskan, pihaknya telah melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk, penempatan petugas pada satu titik lokasi Early Warning System (EWS), serta penyuluhan keselamatan kepada masyarakat dan pengguna jalan.
Hendrialdi mengungkapkan, pihaknya juga telah menyusun anggaran yang akan diajukan ke pusat pada minggu ini. “Selain itu, kami juga sudah menyusun anggaran yang akan diajukan minggu ini ke pusat. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan penjagaan perlintasan terdaftar namun tidak terjaga, perlintasan liar, serta pemasangan peralatan palang pintu dan gardu. Mudah-mudahan ini bisa membantu,” ungkapnya.
Vice President PT KAI Sumbar Muh. Tri Setyawan menegaskan perlunya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun roadmap penanganan perlintasan sebidang ke depan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ini.
“KAI memiliki program untuk menutup perlintasan sebidang yang memiliki lebar kurang dari 2 meter. Karena itu, kami memohon dukungan dari pemerintah daerah ketika program ini dilaksanakan,” ujarnya.
