PADANG – Realisasi belanja daerah Pemerintah Kota (Pemko) Padang pada semester pertama tahun 2025 baru mencapai 45,23 persen, atau senilai Rp1,2 triliun lebih dari total pagu anggaran awal sebesar Rp2,8 triliun lebih. Pemko Padang kini tengah berupaya menggenjot serapan anggaran daerah hingga akhir tahun.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Setdako Padang, Erwin, menyampaikan realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) semester pertama tersebut dalam Rapat Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Semester I Tahun Anggaran 2025 di Ruangan Abu Bakar Ja’ar, Balaikota Aie Pacah, Kamis (14/8/2025). “Realisasi fisik tercatat 60,34 persen dari target 74,85 persen dan realisasi keuangan 45,23 persen dari target 62,96 persen,” kata Erwin.
Berdasarkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lima instansi dengan realisasi fisik tertinggi hingga Juli 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (85,15 persen), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (82,67 persen), Badan Pengelola Keuangan dan Aset (80,82 persen), Kecamatan Kuranji (79,88 persen), dan Bagian Organisasi (77,50 persen).
Sementara itu, lima OPD dengan realisasi keuangan tertinggi adalah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (68,65 persen), Sekretariat DPRD (59,16 persen), Inspektorat (58,72 persen), Bagian Kesejahteraan Rakyat (58,01 persen), dan Dinas Perdagangan (54,06 persen). Selain OPD dengan realisasi belanja tertinggi, juga dipaparkan OPD dengan realisasi fisik serta keuangan terendah.
Erwin menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya capaian realisasi fisik dan keuangan (RFK) hingga Juli 2025. Di antaranya pembatalan kegiatan karena efisiensi anggaran, perubahan pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, perubahan aplikasi e-Katalog dari versi 5 ke versi 6, penerapan juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) terbaru yang belum tersedia, serta proses APBD Perubahan yang dilakukan lebih awal.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menekankan pentingnya bekerja nyata untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan memberlakukan reward bagi OPD yang berprestasi dan punishment bagi OPD dengan kinerja rendah. “Target harus tercapai, dan kalau bisa hingga 100 persen di akhir tahun. Masih ada waktu empat bulan untuk memaksimalkan serapan anggaran,” tegas Maigus Nasir.
Maigus Nasir juga menyoroti terkait lemahnya koordinasi dan sosialisasi antar perangkat daerah, yang kerap menghambat pelaksanaan di lapangan. Untuk itu, dia meminta seluruh OPD segera menyamakan persepsi, memperbaiki perencanaan, dan memaksimalkan sumber daya agar kinerja meningkat di triwulan ketiga.
“Bagi yang sudah mencapai target, kita apresiasi. Bagi yang belum, mari kita benahi bersama. Jangan sampai ada yang gagal dalam capaian target serapan anggaran, baik fisik maupun keuangan,” pungkasnya pada Kamis (14/8/2025).
