Solok Selatan – Ironi pembangunan di Solok Selatan, potensi alam melimpah belum sejahterakan masyarakat. Kabupaten yang dikelilingi pegunungan, hutan lebat, dan perkebunan luas ini, masih bergulat dengan kualitas SDM dan infrastruktur dasar yang belum memadai.
Ketergantungan masyarakat pada hasil hutan, pertanian, dan perkebunan mencapai 70% dari total populasi, mengingat 60% wilayah Solok Selatan adalah hutan. Kopi, sebagai salah satu hasil bumi unggulan, seharusnya menjadi solusi pengentasan kemiskinan. Namun, penjualan dalam bentuk mentah membuat pendapatan masyarakat stagnan.
Data Survei Kesehatan Indonesia yang dikutip Antara Sumbar 2024 mencatat penurunan angka stunting dari 31,7% menjadi 14,7% pada 2023. Selain itu, Databoks Katadata 2024 mencatat penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,56% pada akhir 2024. Data Nusantara TV 2023 juga menunjukkan penurunan kemiskinan ekstrem dari 1,8% (3.200 jiwa) pada 2021 menjadi 1,53% (2.770 jiwa). Indikator sosial di Solok Selatan menunjukkan perbaikan.
Namun, perbaikan ini dinilai masih rapuh. Infrastruktur jalan yang buruk, seperti di Air Dingin, menghambat akses vital dan evakuasi medis. Akibatnya, masyarakat terisolasi, pelayanan kesehatan terganggu, dan aktivitas ekonomi terhambat.
Kerentanan fasilitas publik terhadap bencana juga menjadi sorotan. Banjir yang melanda Gedung DPRD Solok Selatan pada 2024 menyebabkan kerusakan arsip dan inventaris senilai ratusan juta. Hal ini mengindikasikan tata ruang dan perencanaan infrastruktur yang belum adaptif terhadap tantangan iklim dan geografis.
Dari sisi SDM, penambahan jumlah sekolah pasca pemekaran wilayah belum diimbangi dengan peningkatan kualitas. Banyak guru berstatus honorer dengan kesejahteraan minim, dan kurikulum belum relevan dengan kebutuhan lokal. Pendidikan vokasional yang fokus pada pengolahan kopi, teknologi pertanian, atau manajemen perhutanan sosial sangat dibutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menjadikan pembangunan SDM dan infrastruktur sebagai prioritas dalam RPJMD 2021-2026. Namun, eksekusinya masih terkendala koordinasi antar-OPD yang lemah, sinergi dengan nagari yang belum maksimal, dan transparansi anggaran yang dipertanyakan. Validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga bermasalah, menyebabkan banyak warga miskin tidak tercatat dan tidak mendapatkan bantuan.
Rendi Adrian Pratama, Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas, memberikan sejumlah rekomendasi. “Perbaikan jalan strategis dengan pembangunan permanen, terutama di daerah rawan seperti Air Dingin, program vokasi berbasis potensi lokal bekerja sama dengan kampus dan LSM, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi padat karya untuk kesehatan dan pencegahan stunting, digitalisasi data bantuan sosial dengan melibatkan nagari agar verifikasi lebih akurat, serta pembangunan fasilitas publik yang tahan bencana agar peristiwa banjir di DPRD tidak terulang,” katanya, Jumat (27/6/2025).
Solok Selatan harus beranjak dari sekadar daerah kaya sumber daya alam menjadi daerah yang sejahtera. Pemerintah kabupaten memiliki tugas besar untuk memastikan kualitas pembangunan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Potensi alam tidak akan otomatis membawa kesejahteraan tanpa keterampilan memadai dan infrastruktur yang mendukung. Tren sosial menunjukkan perbaikan, namun langkah ke depan harus lebih fokus, transparan, dan berani memutus rantai ketergantungan. Jika tidak, Solok Selatan akan terus menjadi kabupaten yang indah dipandang, namun rapuh dalam kenyataan.
