Padang – Pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat (Sumbar) pada kuartal II 2025 mencatatkan angka terendah di Pulau Sumatra, yakni hanya 3,96 persen. Perlambatan ini disinyalir akibat persoalan klasik yang tak kunjung usai, seperti sektor pertanian dan pariwisata yang belum optimal, serta iklim investasi yang kurang menarik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, laju ekonomi Sumbar tersebut berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumatra yang berada di atas 4 persen.

Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP), Doni Satria, menilai perlambatan ekonomi Sumbar disebabkan oleh masalah struktural. Sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata sebagai sektor primer memiliki nilai tambah yang rendah.

“Analogi sederhana seperti ini, jika dulu satu hektar lahan pertanian bisa produksi 1 ton, sekarang harusnya meningkat agar nilai tambahnya meningkat. Jangan dulu produksi 1 ton, sekarang masih 1 ton juga. Kasus seperti ini yang membuat ekonomi melambat,” ujar Doni, Kamis (29/9/2025).

Doni menambahkan, Sumbar belum memiliki intensifikasi produk yang optimal dari sektor-sektor primer tersebut. Kurangnya pabrik olahan hasil pertanian atau laut yang mampu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian menjadi masalah serius. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat dan cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia mencontohkan, potensi laut di Sumbar tertinggal dari provinsi tetangga yang memiliki pabrik olahan ikan. Di Sumbar, hasil tangkapan nelayan langsung dijual ke pasar tanpa ada intensifikasi produk olahan yang bisa meningkatkan nilai tambahnya.

“Misalnya di Sibolga ada investor yang buka pabrik pengalengan olahan ikan yang bisa membuat ekonomi bergerak. Nah kita di Sumbar ada nggak investor yang mau. Ini yang membuat ekonomi tidak lagi berkembang, lambat di situ-situ saja,” katanya.

Selain itu, Doni juga menyoroti sektor industri Sumbar yang kurang diminati investor karena lokasi yang tidak strategis dan keterbatasan tenaga kerja kompeten. Banyak tenaga kerja Sumbar yang lebih memilih bekerja di luar daerah.

Iklim investasi di Sumbar juga menjadi pertimbangan bagi investor, baik dari segi regulasi maupun keamanan. Akibatnya, investor lebih memilih daerah tetangga untuk berinvestasi.

“Secara keamanan masih perlu diperbaiki. Di skala usaha kecil saja orang ragu-ragu untuk membuka usaha di Sumbar. Contohnya ada yang punya lahan mau buka sawit, atau cabai, saat panen diambil oleh pencuri. Ini contoh kecil yang terjadi, akibatnya orang takut untuk membuka usaha,” ungkapnya.

Doni mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk mengambil sikap bersama dalam memastikan keamanan bagi setiap masyarakat yang ingin membuka usaha. Hal ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif bagi usaha skala kecil maupun besar.

Perkembangan pariwisata sebagai sektor unggulan Sumbar juga belum digarap secara optimal. Doni menilai, pemerintah perlu berinvestasi di sektor pariwisata, mulai dari akses jalan hingga infrastruktur wahana kreasi bagi wisatawan.

“Dua aspek ini, akses jalan dan wahana kreasi mampu meningkatkan perputaran uang di sektor wisata. Kalau saat ini orang berwisata ke Sumbar baru sebatas berkunjung menikmati keindahan alam. Belum banyak spot-spot dimana wisatawan mau mengeluarkan uang lebih untuk belanja. Kalau di daerah lain, seperti Malang mereka punya banyak wahana park kreasi untuk mendorong wisatawan mengeluarkan uang lebih banyak,” jelasnya.

Menurut Doni, langkah jangka pendek yang bisa diambil oleh Sumbar untuk menggerakkan laju ekonomi adalah dengan mendorong sektor pariwisata melalui peningkatan akses jalan dan transportasi. Apalagi, setiap daerah di Sumbar memiliki wisata unggulan masing-masing yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Program jangka pendek yang bisa menggerakkan ekonomi Sumbar ini yaitu dengan pemerintah investasi di pariwisata. Contoh kecilnya saja dengan membangun akses jalan ini akan berdampak pada tingkat kunjungan,” ujarnya.

Doni juga menekankan pentingnya peningkatan efisiensi perekonomian, baik dari modal maupun tenaga kerja, untuk mencapai hasil atau nilai tambah yang lebih tinggi dalam menjaga dan meningkatkan laju perekonomian.

“Sumbar perlu mempercepat akselerasi perekonomian yang selama ini sudah agak tersendat yang penyebabnya itu-itu saja. Nggak apa-apa strukturnya ekonominya tetap di pertanian, tapi efisiensi kan pertanian. Nah kesalahannya Sumbar mungkin belum fokus ke sana,” pungkasnya pada Kamis (29/9/2025).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *