Padang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti pentingnya percepatan pelaporan data kerusakan rumah warga sebagai kunci utama penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Penegasan ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi daring bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pemerintah kabupaten dan kota pada Selasa (6/1/2026).
Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa data yang akurat dan cepat menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan. “Percepatan pelaporan data kerusakan rumah warga sangat penting. Data yang cepat, akurat, dan valid menjadi dasar utama percepatan penyaluran bantuan dan pembangunan hunian,” tegas Mendagri Tito Karnavian.
Menurutnya, kecepatan pendataan memiliki urgensi yang sama dengan respons cepat di lapangan. Keterlambatan data, lanjutnya, berpotensi menghambat pengambilan kebijakan dan memperlambat proses pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Mendagri juga menyinggung pentingnya koordinasi lintas sektor dalam proses pendataan. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur Forkopimda perlu diperkuat agar data kerusakan yang terkumpul mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Mendagri menilai, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan kinerja responsif dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Namun, fase pendataan dan pelaporan harus menjadi perhatian utama agar langkah lanjutan dapat dilakukan tanpa hambatan administratif.
Percepatan data, lanjut Mendagri Tito Karnavian, tidak hanya berdampak pada penyaluran bantuan darurat, tetapi juga menentukan kecepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak. Ketepatan data akan memastikan bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya keseragaman data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Perbedaan data dapat memicu keterlambatan dan menimbulkan persoalan dalam proses verifikasi di tingkat pusat.
Rapat koordinasi daring tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan penanganan bencana di daerah berjalan efektif dan terukur. Dengan data yang valid dan koordinasi yang solid, pemerintah berharap proses penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan, kerja cepat pemerintah daerah harus diiringi dengan kedisiplinan administrasi, terutama dalam pelaporan data kerusakan sebagai dasar kebijakan lanjutan.
