Jakarta – Polemik mengenai lambatnya pembangunan kilang minyak di Indonesia kembali mencuat setelah seorang tokoh nasional melontarkan kritik pedas. Pernyataan yang menuding adanya “kemalasan” di tubuh Pertamina dalam merealisasikan proyek kilang, memicu diskusi hangat tentang strategi energi dan akar permasalahan yang menghambat kemajuan sektor ini.
Prof. Ir. Yazid Bindar, M.Sc. Ph.D, Dosen dan Guru Besar pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung, menilai pernyataan tersebut sebagai refleksi dari ambivalensi kebijakan energi. “Kilang itu bukan kita tidak bisa bikin atau kita tidak bisa proyeknya, cuman Pertamina yang malas-malas aja,” ujar tokoh tersebut seperti dikutip Yazid pada Jumat (27/6/2025). Di satu sisi, Indonesia sangat membutuhkan kilang minyak untuk mengurangi ketergantungan impor. Di sisi lain, minimnya pembangunan kilang baru memunculkan berbagai spekulasi.
Kilang minyak memegang peranan vital dalam sistem energi nasional. Selain berfungsi mengolah minyak mentah menjadi BBM dan produk turunannya, kilang juga menjadi pilar penting dalam menjaga kedaulatan energi. Keterbatasan kapasitas kilang membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan ketergantungan pada impor BBM.
Indonesia memiliki beberapa kilang minyak yang sebagian besar dibangun pada era 1970-an hingga 1990-an. Namun, kapasitasnya cenderung stagnan, sementara konsumsi energi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan industrialisasi. Ketidakseimbangan ini menjadikan isu pembangunan kilang baru sangat strategis.
Salah satu interpretasi yang muncul adalah keterbatasan dana. Pembangunan kilang membutuhkan investasi besar, dan dalam kondisi fiskal terbatas, proyek ini mungkin dianggap kurang prioritas. Risiko finansial yang tinggi akibat fluktuasi harga minyak global juga menjadi pertimbangan.
Alternatifnya, pemerintah mungkin memilih untuk fokus pada optimalisasi kilang yang sudah ada melalui modernisasi, revitalisasi, dan efisiensi operasional. Strategi ini lebih murah daripada membangun kilang baru dan memungkinkan peningkatan mutu produk BBM. Namun, keterbatasan teknologi pada kilang lama membatasi potensi peningkatan kapasitas.
Kesulitan mendapatkan pasokan minyak mentah juga menjadi faktor penghambat. Indonesia telah berubah dari negara pengekspor menjadi pengimpor minyak sejak awal 2000-an. Penurunan produksi dari lapangan minyak tua dan lambatnya eksplorasi baru menimbulkan pertanyaan tentang sumber pasokan minyak mentah untuk kilang baru.
Kebijakan impor BBM jadi juga menjadi pertimbangan. Pemerintah mungkin menganggap lebih murah mengimpor BBM daripada membangun kilang dan menanggung risiko pasokan minyak mentah. Namun, kebijakan ini membuat Indonesia semakin bergantung pada negara lain dalam hal pasokan energi.
Jika tidak ada pembangunan kilang baru, Indonesia akan menghadapi defisit neraca perdagangan yang melebar, beban subsidi energi yang meningkat, dan ketahanan energi nasional yang semakin rapuh. Ketergantungan impor BBM juga dapat menimbulkan kerentanan politik.
Lebih lanjut, Prof. Yazid Bindar pada Jumat (27/6/2025) menambahkan, pernyataan tentang faktor “malas” atau ketidakseriusan dalam pembangunan kilang menunjukkan adanya masalah tata kelola. “Reformasi kebijakan energi menjadi krusial agar keputusan strategis terkait kilang minyak tidak hanya dilihat dari kacamata pragmatis, tetapi juga visi jangka panjang kedaulatan energi,” tegasnya.
Reformasi tersebut mencakup perbaikan tata kelola produsen BBM Indonesia sebagai BUMN strategis, peningkatan iklim investasi energi, serta konsistensi regulasi dalam proyek kilang. Tanpa reformasi, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus ketergantungan energi.
Ketiadaan pembangunan kilang minyak baru dapat ditafsirkan dari berbagai perspektif, termasuk keterbatasan dana, fokus pada kilang lama, kesulitan pasokan minyak mentah, dan kebijakan impor BBM jadi. Keputusan ini mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan institusional yang kompleks. Tantangan bagi Indonesia adalah menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dengan visi jangka panjang untuk mencapai kedaulatan energi yang berkelanjutan.
