Padang – Momentum hari jadi ke-80 Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi sorotan jurnalis senior Khairul Jasmi terkait pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi. Sorotan ini muncul seiring dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat adanya perlambatan laju ekonomi Sumbar pada kuartal II 2025.
Khairul Jasmi menilai, program-program pemerintah seharusnya mencerminkan pembangunan ekonomi yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat secara menyeluruh, terutama bagi masyarakat yang tengah menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.
Dalam diskusi bertajuk 80 Tahun Sumbar, Sabtu (4/10/2025), Khairul Jasmi mengatakan bahwa kehidupan masyarakat di pedesaan tidak seperti apa yang dibicarakan saat ini. “Petani ingin ke sawah harus berhadapan dengan pupuk yang mahal, masyarakat yang ingin bertanam kopi berhadapan dengan bibit yang susah. Sayangnya keluhan ini sudah bertahun-tahun dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Khairul Jasmi menyebutkan bahwa potensi pertanian Sumbar belum tergarap optimal sehingga belum memberikan dampak signifikan pada ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan potensi gambir yang pengelolaannya belum maksimal, sehingga lebih menguntungkan India sebagai pemain utama di pasar global.
“Potensi-potensi yang kita miliki ini juga tidak dilakukan peremajaan oleh pemerintah yang bisa menambah nilai ekonomi,” kata Khairul Jasmi.
Selain itu, Khairul Jasmi juga menyoroti persoalan rantai pasok yang dihadapi petani di Sumbar. Distribusi hasil pertanian dari petani ke pasar terhambat, sehingga margin keuntungan yang diterima petani masih rendah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sumbar dapat diukur dari perputaran uang di masyarakat. Jika tidak ada perputaran uang, maka tidak akan ada pertumbuhan ekonomi.
Khairul Jasmi mencontohkan, ekonomi Sumbar pascagempa 2009 naik hingga 6 persen karena saat itu masyarakat memegang uang dari bantuan yang masuk ke Sumbar. “Karena di masyarakat terjadi perputaran uang, maka ekonomi tumbuh,” jelasnya pada Sabtu (4/10/2025).
Khairul Jasmi menambahkan, pemerintah perlu mengoptimalkan potensi ekonomi di setiap daerah. Ia menyimpulkan, “Kalau ekonomi lancar, maka pendidikan akan lancar, pembangunan akan lancar, kota-kota tidak lagi rusuh. Ini indikatornya ekonomi tumbuh atau tidak.”
