Padang – Data ekonomi kuartal II memicu beragam reaksi masyarakat Sumatra Barat di media sosial, yang mengindikasikan adanya upaya membangun kontra narasi, baik secara spontan maupun terstruktur. Masyarakat diminta untuk tidak terpaku pada pencitraan dan retorika, namun menuntut aksi nyata dari para pemimpin.
Setidaknya terdapat dua pola argumen yang teramati. Pertama, narasi yang menyentuh emosi dan identitas kultural, seperti adagium Minang “jan kan ka kalah, podo se ndak namuah,” yang menekankan kemandirian ekonomi masyarakat Minang. Kedua, narasi yang menampilkan data statistik sektor lain yang seolah-olah menunjukkan keberhasilan, seperti yang ditemukan dalam pamflet “80 tahun Provinsi Sumatera Barat” yang bersumber dari BPS dan Dikcapil Sumbar.
Namun, kedua pendekatan ini dinilai lebih fokus pada penampilan daripada substansi. Narasi kultural gagal menjawab perlambatan ekonomi, meskipun berhasil membangkitkan kebanggaan emosional sesaat. Sementara itu, narasi statistik hanya mengalihkan perhatian dengan angka-angka yang lebih positif, sehingga publik terperangkap dalam data yang semu dan mengaburkan masalah utama. Kontra narasi semacam itu dianggap sia-sia, seperti “bak maeto kain saruang,” semakin dibantah, semakin terungkap fakta yang sebenarnya.
Darrel Huff dalam bukunya How to Lie with Statistics mengingatkan bahwa angka dapat digunakan untuk menipu. Angka itu sendiri jujur, tetapi orang yang memilih, mengolah, dan menyajikannya dapat dengan mudah memanipulasinya sesuai keinginan. Strategi komunikasi politik seperti penggunaan grafik, pemilihan data yang menguntungkan, dan narasi utopis sering digunakan untuk memengaruhi publik yang kurang memahami metodologi statistik. Namun, publik harus menyadari bahwa yang berbahaya bukanlah data itu sendiri, melainkan cara data digunakan untuk menutupi kenyataan.
Mark Twain dalam Autobiography of Mark Twain menyatakan, “There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.” Statistik tidak hanya berfungsi sebagai alat penjelas, tetapi juga dapat menjadi tirai yang menutupi realitas. Kewaspadaan perlu ditingkatkan karena data dan angka dapat dipoles, tetapi realitas tidak dapat ditipu selamanya. Statistik dapat digunakan untuk menyembunyikan kenyataan, dan itu adalah tanda bahaya.
Inti masalah sebenarnya bukan pada angka dan data yang dipilih secara selektif, melainkan pada arah, kepemimpinan, dan keberanian dalam menentukan prioritas. Pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai hanya dengan postingan media sosial atau filosofi kultural yang diulang-ulang. Pembangunan harus diukur dari kerja nyata yang terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan. Kebijakan yang tajam, prioritas yang jelas, dan keberanian untuk bekerja serius di ruang-ruang yang tidak disorot kamera sangat dibutuhkan.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Energi besar dihabiskan untuk mengelola citra, bukan mengatasi tantangan nyata. Bahkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) sering dieksploitasi menjadi buzzer gratisan, diperintahkan untuk membuat postingan keberhasilan dan merapikan narasi pencitraan secara masif, alih-alih fokus pada tugas utama. Pemerintah akhirnya lebih mirip biro iklan. Atau yang lebih berbahaya, apakah budaya “asal bapak senang” masih bersemayam dalam birokrasi?
Kontra narasi yang digulirkan pun penuh paradoks. Di satu sisi, publik diajak percaya bahwa orang Minang tidak pernah kalah karena mampu membeli kendaraan bermotor dan memiliki sertifikat tanah. Di sisi lain, fakta tetap tak terbantahkan bahwa kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di papan bawah nasional. Filosofi budaya tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi kinerja yang buruk. Sampai kapan kita akan terjebak dalam glorifikasi, sementara kenyataan pahit terus menghantam?
Tulisan ini dibuat bukan untuk menyebarkan kebencian, melainkan sebagai bentuk kecintaan pada Sumbar dan para pemimpinnya. Atas dasar cinta itulah, sepahit apapun, kebenaran harus disampaikan. Apalagi, pemerintah sendiri mengusung slogan “Gerak Cepat untuk Sumbar.” Gerak cepat seharusnya terwujud dalam manajemen kepemimpinan dan berdampak pada pembangunan, keberanian mengubah prioritas, dan ketegasan melawan stagnasi. Gerak cepat bukan hanya soal cepat menanggapi caruik, tetapi juga cepat menanggapi kebutuhan rakyat. Kritikan yang datang seharusnya tidak ditanggapi dengan emosi.
Berhentilah berpura-pura bekerja di depan kamera, lalu panik setiap kali media sosial ramai dengan caruik warganet. Mulailah bekerja serius di ruang-ruang yang sepi sorotan, tetapi nyata dampaknya bagi rakyat. Popularitas tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah nyata. Citra manipulatif hanya menunda kekecewaan. Sekali kekecewaan itu meledak, pencitraan sehebat apapun hanya akan menjadi bahan ejekan.
Pada akhirnya, kita tidak membutuhkan pemimpin yang pandai membantah dan beretorika. Publik sudah terlalu sering disuguhi angka dan kata-kata. Mungkin sudah saatnya menunggu aksi nyata. Jangan membiasakan menutupi minimnya prestasi dengan membangun mimpi yang tak akan pernah terwujud. Kita tidak membutuhkan kelihaian dalam membantah fakta.
