Padang – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyoroti dua isu krusial terkait BUMN, yakni pemanfaatan bata interlock SIG untuk rumah rakyat dan potensi selisih aset PT PP Properti. Hal ini disampaikan Andre pada Kamis (17/7/2025) sebagai bentuk komitmennya dalam mendukung efisiensi dan transparansi proyek pembangunan rumah rakyat.
Andre Rosiade mendorong pemanfaatan produk bata interlock produksi PT Semen Indonesia Group (SIG) untuk pembangunan rumah rakyat yang efisien dan tahan bencana. Menurutnya, produk bata interlock tersebut pertama kali dikembangkan oleh Semen Padang di Sumatera Barat pasca bencana 2019. “Produk ini pertama kali dikembangkan oleh Semen Padang di Sumatra Barat untuk rumah tahan gempa pasca bencana 2019. Sudah teruji oleh ITB dan Kementerian PUPR. Selain murah dan cepat, material ini juga tahan gempa dan api. Tapi sampai sekarang produksinya belum maksimal dimanfaatkan,” ujarnya.
Andre menambahkan, SIG telah membangun pabrik Sepablock di berbagai wilayah, seperti Narogong, Batang, Gresik, Makassar, dan sedang dalam proses pembangunan di Samarinda. Pabrik-pabrik tersebut, lanjutnya, telah memproduksi total 5.000 hingga 6.000 rumah per tahun.
Lebih lanjut, Andre Rosiade menilai pemanfaatan optimal produk ini dapat menjadi solusi cepat, efisien, dan tahan bencana bagi program perumahan nasional. Ia juga menyoroti sistem penjualan yang masih bersifat retail. “Masalahnya sekarang penjualannya masih retail. Padahal ini cocok untuk program rumah rakyat. Saya minta Dirut SIG yang baru duduk bersama pihak kementerian untuk mengkaji pemanfaatan penuh produk ini untuk rumah MBR,” kata Andre pada Kamis (17/7/2025).
Selain itu, Andre juga menyoroti informasi terkait potensi perbedaan nilai aset sebesar Rp10 triliun pada laporan keuangan PT PP Properti, anak usaha dari PT PP (Persero). “Saya menerima informasi bahwa aset PP Properti yang sebelumnya dicatat Rp18 triliun, setelah diaudit kembali nilainya hanya Rp8 triliun. Ada selisih Rp10 triliun yang perlu diklarifikasi. Ini harus ditelusuri,” bebernya.
Manajemen PP Properti membantah temuan tersebut secara formal. Namun, Andre menegaskan bahwa temuan ini akan menjadi perhatian serius Komisi VI dan akan didalami lebih lanjut. “Kalau benar terjadi, ini jelas menjadi beban BUMN. Jangan sampai praktik-praktik penggelembungan nilai aset seperti ini terus terjadi. Tanah dibeli mahal, tidak sesuai nilai pasar, akhirnya tidak bisa dijual. Ini yang membuat BUMN karya bermasalah,” tegasnya.
Andre juga menyinggung pentingnya peran Danantara sebagai lembaga pengawasan internal BUMN yang dibentuk di era Presiden Prabowo. Menurutnya, Danantara dibentuk untuk memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dan pengelolaan yang tidak transparan, termasuk dalam tata kelola aset BUMN karya seperti PT PP. “Danantara dibentuk untuk memastikan tidak ada lagi fraud, hengki-pengki, dan pengelolaan yang tidak transparan. Termasuk dalam tata kelola aset BUMN karya seperti PT PP,” kata Andre pada Kamis (17/7/2025).
Ia juga mengingatkan agar proses konsolidasi dan potensi merger BUMN karya yang sedang dikaji pemerintah tidak mengabaikan aspek akuntabilitas dan efisiensi keuangan. “Dengan adanya rencana penyederhanaan bisnis BUMN karya, termasuk kemungkinan merger, kita tidak ingin ada warisan aset bermasalah. Kita ingin semua tercatat dengan benar, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan secara fiskal,” pungkasnya.
