Padang – Sumatra Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi terendah di Sumatra pada kuartal II 2025, yaitu 3,94 persen. Profesor Syafruddin Karimi, guru besar ekonomi Universitas Andalas, menyoroti lambatnya eksekusi program pemerintah daerah sebagai penyebab utama kondisi tersebut.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra pada triwulan II/2025 berada di atas 4 persen. Kepulauan Riau memimpin dengan 7,14 persen, diikuti Sumatra Selatan 5,42 persen, Lampung 5,09 persen, Jambi 4,99 persen, Bengkulu 4,99 persen, Aceh 4,82 persen, Sumatra Utara 4,69 persen, Riau 4,59 persen, dan Bangka Belitung 4,09 persen.
Syafruddin Karimi menilai pada Selasa (23/9/2025), provinsi tetangga lebih agresif dalam mendorong proyek fisik dan agenda acara yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. “Sumbar kalah cepat eksekusi sehingga pertumbuhan ekonomi melambat,” ujarnya.
Selain itu, Syafruddin Karimi menambahkan, permintaan domestik yang belum optimal turut memperlambat serapan belanja pemerintah. Sektor konstruksi dan investasi juga menunjukkan tren yang datar, sehingga efek pengganda menjadi kecil.
Ia juga menyoroti lonjakan impor sebagai faktor yang memperdalam pelemahan PDRB, karena dana belanja mengalir ke luar daerah. Kondisi ini memperburuk posisi pertumbuhan ekonomi Sumbar menjadi yang terendah di Sumatra.
“Basis industri pengolahan masih sempit, pariwisata belum bertransformasi menjadi ekonomi acara sepanjang tahun, dan logistik pangan dingin belum merata,” kata Syafruddin Karimi pada Selasa (23/9/2025).
Syafruddin Karimi juga mengingatkan Pemprov Sumbar untuk memperhatikan daya beli masyarakat yang melemah, karena akan menekan komponen konsumsi rumah tangga yang memiliki porsi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data BPS pada kuartal II 2025 menunjukkan PDRB Sumbar berada di angka 6,76 persen.
Ia menjelaskan, pendapatan riil rumah tangga yang tidak meningkat seiring dengan kenaikan biaya hidup akan berdampak pada penurunan belanja non-pokok dan omzet pelaku usaha kecil. Akibatnya, stok barang menumpuk, rekrutmen tertunda, dan perputaran ekonomi di pasar daerah melambat.
“Kondisi ini menjadi salah satu pemicu pertumbuhan Sumbar yang lebih rendah karena mesin konsumsi hilang tenaganya,” ungkapnya.
Menurut Syafruddin Karimi, Pemprov Sumbar perlu mendorong belanja APBD untuk proyek padat karya guna memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dukungan pembiayaan berbasis arus kas untuk UMKM juga diperlukan agar sisi produksi dan permintaan lokal dapat bergerak secara serentak.
Di sisi lain, Syafruddin Karimi menyebutkan perlunya percepatan perizinan ekspansi bagi pelaku usaha yang sudah berjalan, serta kurasi kalender acara lintas kabupaten/kota untuk menggerakkan ekonomi daerah.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memacu daya beli masyarakat secara terarah melalui program padat karya yang cepat cair, perluasan bantuan bersyarat untuk kelompok rentan, serta kampanye belanja produk lokal yang dikaitkan dengan pengadaan pemerintah dan BUMD.
