Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho mendesak TVRI mengoptimalkan anggaran dan mendiversifikasi sumber pendanaan untuk memperkuat posisinya sebagai lembaga penyiaran publik.
Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Andhika menyoroti turunnya pagu indikatif yang diterima TVRI pada tahun ini.
Meski begitu, ia mendorong lembaga tersebut memanfaatkan skema pinjaman luar negeri agar tetap bisa menjalankan program strategis, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki fungsi pelayanan masyarakat. TVRI bukan media komersial yang berorientasi keuntungan, melainkan penyedia informasi, pendidikan, budaya, sekaligus perekat persatuan bangsa,” ujar legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.
Menurut Andhika, negara wajib menjamin pemerataan akses informasi, termasuk bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Karena itu, tambahan anggaran bagi TVRI harus diprioritaskan untuk memperkuat infrastruktur penyiaran dan transformasi digital.
Ia menegaskan pentingnya modernisasi pemancar serta peningkatan kualitas jaringan di daerah yang masih terbatas akses siaran digital.
Andhika juga meminta TVRI melakukan digitalisasi proses produksi dan meningkatkan mutu siaran daerah agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh publik.
Selain soal anggaran, Andhika menyoroti besarnya biaya hak siar Piala Dunia yang mencapai 80 juta dolar AS.
Ia mempertanyakan angka tersebut karena dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, seperti Thailand yang menghabiskan 40 juta dolar AS dan Malaysia 35 juta dolar AS.
Politisi itu mendesak TVRI memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme perhitungan hak siar tersebut.
Baginya, transparansi penting untuk mencegah potensi pemborosan anggaran negara sekaligus menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai nantinya ini terkesan seperti ada pemborosan, dan ke depan bisa jadi ada permasalahan terkait hal tersebut. Transparansi harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menuntut peningkatan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TVRI yang saat ini berada di kisaran Rp400 miliar.
Andhika berharap TVRI mampu berinovasi lebih agresif untuk meningkatkan pendapatan operasional tanpa mengesampingkan fungsi utamanya sebagai penyedia layanan publik yang berkualitas.
