Jakarta – Pemulihan ekonomi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai mulai menunjukkan tren positif sejalan dengan meningkatnya aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui platform digital.
Data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera per 30 Mei 2026 mencatat total transaksi UMKM lewat lokapasar mencapai 14.712.693 transaksi.
Angka tersebut meningkat signifikan dibanding catatan awal Mei yang berada di 13.209.182 transaksi.
Secara rinci, Sumatera Utara tercatat paling dominan dengan 11.093.689 transaksi dari 631 produk. Disusul Sumatera Barat sebanyak 3.524.704 transaksi dari 101 produk, dan Aceh 94.300 transaksi dari 1.396 produk.
Kenaikan itu menjadi penanda penting bahwa roda ekonomi keluarga penyintas mulai kembali bergerak dan pelaku usaha kecil beradaptasi pascabencana.
Pemulihan ekonomi tersebut berjalan seiring penyaluran bantuan stimulan yang telah terealisasi secara masif hingga akhir Mei. Di Aceh, bantuan tersalurkan Rp250,745 miliar dari total alokasi Rp254,440 miliar.
Sementara di Sumatera Utara, dana yang terserap mencapai Rp56,615 miliar dari pagu Rp62,900 miliar, dan di Sumatera Barat mencapai Rp16,835 miliar dari Rp17,740 miliar.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan penguatan sektor UMKM menjadi pilar utama dalam strategi pemulihan permanen yang tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera.
Pemerintah menyiapkan dukungan pengembangan usaha mikro senilai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun yang menyasar pelaku usaha terdampak, khususnya mereka yang belum terakses layanan perbankan.
“Bantuan ini ditujukan bagi pengembangan usaha mikro yang belum memiliki akses perbankan. Targetnya mencakup sekitar 200 ribu pengusaha mikro selama dua tahun ke depan,” ujar Maman di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menambahkan penanganan bencana kini memasuki fase pemulihan permanen yang berlangsung hingga 2028.
Menurutnya, pemulihan ekonomi menjadi prioritas strategis pemerintah selain pembangunan infrastruktur, hunian, dan layanan dasar.
“Saat ini kita melakukan proses menuju pemulihan permanen melalui tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kunci dari seluruh rangkaian ini adalah implementasi Renduk secara konsisten,” jelas Tito.
