Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menyoroti tajam kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang memberikan tarif 0% untuk produk impor asal AS ke Indonesia. Ia mengingatkan potensi ancaman terhadap kedaulatan pangan nasional akibat kesepakatan tersebut.
Alex Indra Lukman menilai, di tengah harapan peningkatan ekspor ke AS, pasar dalam negeri justru berpotensi dibanjiri produk pertanian dan peternakan AS dengan harga murah. Ia menegaskan kedaulatan pangan tidak boleh dikorbankan dalam perundingan dagang.
“Apapun bentuk kerja sama ekonomi yang dibangun, jangan sampai Indonesia kembali menjadi pasar pasif dan hanya menikmati limpahan barang murah dari luar negeri dengan mengorbankan petani dan peternaknya sendiri,” kata Alex, Jumat (17/7/2025).
Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu menambahkan, kebijakan ini bukan sekadar soal dagang, melainkan ancaman langsung terhadap peternak dan petani. “Maka saya harap, jangan sampai kebijakan ini mengorbankan agenda kedaulatan pangan kita,” sambungnya.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada Selasa (15/7/2025) mengklaim telah mencapai kesepakatan perdagangan baru dengan Indonesia setelah berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan tersebut meliputi tarif dagang, di mana AS akan mengenakan tarif impor 19% atas produk Indonesia. Sebaliknya, AS tidak dikenakan tarif alias 0% untuk ekspor ke Indonesia.
Alex menyinggung peringatan analis ekonomi yang menilai masuknya produk unggas, kedelai, jagung, hingga daging sapi dari AS secara besar-besaran berpotensi mematikan usaha lokal, terutama peternak unggas mandiri yang menopang lebih dari 5 juta lapangan kerja.
Menurutnya, membuka kran impor dengan tarif 0% tanpa perlindungan yang jelas terhadap produksi domestik adalah bentuk ‘pengabdian’ pada kepentingan luar, bukan pada kedaulatan pangan nasional. Ia menilai langkah ini bertentangan dengan upaya pemerintah mendorong ketahanan pangan dan berpotensi mempercepat deindustrialisasi sektor pangan di tingkat akar rumput.
“Jika ayam beku dari AS dijual jauh di bawah harga pokok produksi peternak lokal, bagaimana rakyat kecil bisa bertahan? Jangan sampai kita mencetak defisit pangan hanya karena tergoda janji akses ekspor ke luar negeri,” ujar Alex.
Oleh karena itu, pimpinan Komisi IV DPR mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk segera mengkaji ulang dampak kebijakan tarif impor 0 persen ini.
Alex juga meminta Pemerintah menyiapkan mekanisme pengamanan pasar domestik, termasuk melalui penerapan safeguard, kuota impor, serta perlindungan harga dasar bagi petani dan peternak lokal.
“Pemerintah harus transparan menyampaikan dasar perhitungan dan proyeksi dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap ketahanan pangan,” sebutnya.
Alex menambahkan, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha mikro dan kecil di sektor agrikultur. “Sekali lagi, jangan korbankan agenda kedaulatan pangan kita,” pungkas Alex pada Jumat (17/7/2025).
