Padang – Pemerintah Kota Padang tengah berupaya mempercepat validasi data kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Upaya ini dilakukan menyusul Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Selasa (6/1/2026).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengikuti rakor secara daring dari Gedung Putih, kediaman resminya, didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bertujuan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Fokus utama dalam rakor tersebut adalah mempercepat dan mengakurasikan pendataan kerusakan. Data ini akan menjadi dasar penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan darurat, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” tegas Tito Karnavian pada Selasa (6/1/2026).
Mendagri juga meminta pemerintah daerah yang terdampak bencana untuk aktif berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian teknis. Koordinasi ini penting untuk memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk mempercepat validasi data kerusakan di wilayah yang terdampak banjir bandang.
“Kita mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat langkah mitigasi bencana menekan risiko kejadian serupa di masa mendatang,” kata Fadly Amran.
Fadly Amran menjelaskan, banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu berdampak pada 67.563 warga di lima kecamatan.
Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan pada 5.523 rumah, dengan rincian 546 rusak berat, 2.174 rusak sedang, dan 2.949 rusak ringan. Selain itu, 13 jembatan, 74.327 meter jalan, 22 bendungan, 56 unit irigasi pertanian, 11 unit intake SPAM Pamsimas, 8 lokasi intake SPAM Perumda AM, serta berbagai fasilitas publik lainnya juga mengalami kerusakan. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp2,97 triliun.
