Padang – Krisis air bersih pascabencana di Kota Padang mendorong Pemerintah Kota (Pemko) untuk bergerak cepat. Sebanyak 228 sumur bor akan dibangun sebagai solusi jangka pendek, hasil kerjasama dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat. Inisiatif ini ditujukan bagi warga yang belum memiliki akses ke jaringan perpipaan air bersih.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menekankan prioritas pemulihan infrastruktur dasar saat bertemu dengan Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, pada Rabu (21/1/2026). Fadly Amran mengatakan, pemerintah kota harus menyiapkan solusi alternatif bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM. “Bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kita harus menyiapkan alternatif solusinya,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemko Padang merencanakan pembangunan sumur bor atau sumur komunal di empat kecamatan yang paling terdampak. Rinciannya, Kuranji membutuhkan 36 titik, Koto Tangah 107 titik, Pauh 48 titik, dan Nanggalo 37 titik.
Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung upaya Pemko Padang dalam mengatasi krisis air bersih. Maria Doeni Isa menawarkan dua opsi teknis, yaitu pemasangan pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) darurat atau pembangunan sumur bor terintegrasi.
Lebih lanjut, Maria Doeni Isa menjelaskan bahwa pihaknya dapat membantu pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan (toren) seperti yang telah berhasil diterapkan di Padang Pariaman. “Pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan (toren), seperti yang sudah kami lakukan di Padang Pariaman. Ini solusi yang bisa kami bantu,” katanya pada Rabu (21/1/2026).
Bantuan infrastruktur yang diberikan akan mencakup paket lengkap, termasuk sistem penampungan air dan sumber energi untuk menggerakkan pompa.
Maria Doeni Isa juga menekankan pentingnya ketersediaan lahan yang “clean and clear” serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas tersebut. “Untuk itu kami minta kepada Pemko Padang untuk menyiapkan lahannya. Lahan harus bersih dan jelas, serta harus ditetapkan sejak awal siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya,” pungkasnya.
Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan solusi cepat dan efektif bagi warga Kota Padang yang saat ini mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih pascabencana.
