Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya meningkatkan pengelolaan sanitasi aman dengan menerapkan strategi pemasaran sosial yang melibatkan berbagai pihak. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi di ruang rapat bidang Infraswil Bappeda Kota Padang, Kamis (4/9/2025).
Dalam rapat tersebut dibahas strategi pemasaran sosial dan promosi sanitasi aman responsif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), serta tata cara penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD). Implementation Support Consultant (ISC) Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP) dari Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Tritiani Susanti, menjelaskan melalui zoom meeting bahwa pemasaran sosial dalam sektor sanitasi bukan hanya sekadar promosi layanan.
Tritiani Susanti menjelaskan, strategi ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar beralih ke praktik sanitasi aman yang berkelanjutan. “Pemasaran sosial harus menyentuh kesadaran, kepedulian, sekaligus membangun partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kesehatan bersama,” jelasnya, Kamis (4/9/2025).
Dokumen strategi pemasaran sosial dan promosi sanitasi Kota Padang tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan dokumen ini mengedepankan pendekatan GEDSI untuk memastikan strategi yang diambil bersifat inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Kolaborasi lintas sektor dinilai krusial. Pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, hingga media diharapkan berperan aktif menyebarkan pesan kunci tentang pentingnya sanitasi aman, termasuk kesediaan masyarakat membayar layanan dan merawat sarana yang telah tersedia.
Kepala Bidang dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Padang, Yanti, menegaskan bahwa sanitasi aman menjadi target utama nasional yang juga harus dicapai Padang. “Program ini menjadi prioritas dari pusat. Salah satu fokusnya adalah bagaimana masyarakat mau melakukan penyedotan septic tank secara terjadwal, yang disebut Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Itu PR kita untuk mendorong partisipasi masyarakat,” kata Yanti, Kamis (4/9/2025).
Yanti menambahkan, Kota Padang saat ini tengah menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) atau master plan pengelolaan limbah. Pemerintah pusat menargetkan standar sanitasi aman di Kota Padang mencapai 24 persen pada tahun 2029.
“Alhamdulillah, kita juga mendapatkan bantuan pusat melalui dana DAK untuk merehabilitasi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang sudah ada sejak 1994. Harapannya, IPLT ini bukan hanya berfungsi, tapi juga berkembang sebagai pusat edukasi lingkungan berskala nasional,” imbuh Yanti.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, melalui Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, Lili Rahmaini, menyampaikan bahwa Padang mendapat kepercayaan sebagai kota percontohan sanitasi dari Direktorat Sanitasi pada 2024.
“Pendampingan dari pusat ini sangat membantu. Hasilnya, pengelolaan air limbah domestik Kota Padang bisa kita integrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, hingga Renstra OPD,” ungkap Lili.
Lili menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi juga diarahkan melalui berbagai media, baik sosial media, spanduk di kelurahan, hingga kegiatan di tingkat kecamatan.
“Fokus awal kita memang di daerah layanan IPLT Nanggalo. Tapi daerah lainnya tetap menjadi prioritas pada tahap berikutnya. Intinya, semua wilayah akan terlayani secara bertahap,” pungkas Lili.
