Balikpapan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian insentif dalam pembinaan pemerintah daerah. Menurut dia, keseimbangan itu menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kinerja daerah secara berkelanjutan.
Tito menyampaikan hal tersebut dalam Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan di Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan, Selasa (5/5/2026). Dia mengakui, selama ini pembinaan pemerintah pusat cenderung lebih menitikberatkan pada pengawasan.
Menurut Tito, pola itu perlu diubah dengan memberi apresiasi sebagai dorongan bagi daerah. Ia menilai, sistem pembinaan selama ini lebih dominan menggunakan pendekatan sanksi ketimbang penghargaan.
“Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, saya mikir ini kita stick terus. Kita kok lebih banyak menakut-nakuti, mana carrot-nya,” ujar Tito di Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Ia menilai keseimbangan tersebut penting karena Indonesia menerapkan sistem desentralisasi parsial yang menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kendali pembinaan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini memperkuat program itu melalui pemberian apresiasi kepada daerah berkinerja baik untuk mendorong inovasi tata kelola pemerintahan.
Kenaikan anggaran Kemendagri pada 2026 membuka peluang lebih besar untuk memperkuat pendekatan insentif tersebut. Tito telah menginstruksikan jajaran internal kementerian agar menjalankan kebijakan itu secara konsisten.
Dalam kesempatan itu, Kemendagri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah berdasarkan empat kategori utama. Kategori tersebut meliputi penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Barito Utara meraih predikat Terbaik I, disusul Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya. Untuk tingkat kota, Kota Bontang meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya sebagai Terbaik II, sementara tingkat provinsi diraih oleh Provinsi Kalimantan Utara.
