Denpasar – Pentingnya kearifan lokal sebagai fondasi ekonomi berkelanjutan di sekitar kawasan hutan ditekankan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah. Penegasan itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Pekan Iklim Bali 2025.
Mahyeldi menjelaskan, program perhutanan sosial membuka peluang bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan secara lestari. Hal itu disampaikannya dalam acara yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih di Denpasar, Senin (25/8/2025).
Menurut Mahyeldi, program ini memungkinkan pengelolaan hutan yang ekologis, ekonomis produktif, dan sosial inklusif. “Kami di Sumbar, sejak beberapa tahun yang lalu telah memanfaatkan program itu. Hasilnya cukup efektif, ekonomi masyarakat bertumbuh dan kelestarian lingkungan pun ikut terjaga,” ungkap Mahyeldi pada Senin (25/8/2025).
Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, hingga saat ini terdapat 259 unit Perhutanan Sosial dengan luas 340 ribu hektar, menjangkau 206 ribu Kepala Keluarga atau sekitar 850 ribu penduduk. Perluasan akses kelola legal ini juga mampu menahan perambahan dan menambah tutupan hutan, yang meningkat dari 1.737.964 Ha (2022) menjadi 1.741.848 Ha (2023).
Survei pendapatan petani hutan menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2021, pendapatan petani hutan sekitar Rp 1,7 juta, meningkat menjadi Rp 2,7 juta pada tahun 2021. Pemerintah Provinsi Sumbar terus berupaya meningkatkan pendapatan petani hutan hingga di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).
Mahyeldi menerangkan, untuk mensukseskan program perhutanan sosial, Pemprov Sumbar menjadikan Pemerintahan Nagari (Desa) sebagai pusat pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan UMKM berbasis sumber daya lokal. Keberhasilan ini juga didukung oleh kearifan lokal masyarakat Sumbar yang memandang hutan sebagai warisan sosial, budaya, dan spiritual.
“Pengelolaan dan pengembangan sumber daya hutan di Sumbar, juga telah dipayungi dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial. Sehingga ada jaminan keamanan bagi kelompok masyarakat yang mengelola secara hukum,” jelas Mahyeldi.
Namun, Mahyeldi mengakui tantangan dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan kebijakan modern. Salah satunya adalah membangun kolaborasi dengan swasta dalam pembangunan ekonomi hijau.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Mahyeldi mengatakan, pihaknya tengah mematangkan dua inovasi, yaitu pembentukan nagari hub dan pengembangan koperasi hijau serta kelompok usaha perhutanan sosial enterprise. “Ada dua inovasi yang saat ini tengah dimatangkan pihaknya untuk merespon tantangan tersebut, yakni pembentukan nagari hub dan pengembangan koperasi hijau dan kelompok usaha perhutanan sosial enterprise. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa tuntas,” ungkap Mahyeldi.
Dalam forum nasional bertema “Harmoni Alam, Manusia, dan Budaya untuk Ekonomi Berbasis Lingkungan”, Gubernur Bali, Wayan Koster, juga hadir sebagai pembicara. Keduanya dinilai berhasil mengkolaborasikan kearifan lokal dan potensi ekonomi daerah.
