Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengambil langkah proaktif dalam merespons tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumbar, dialog interaktif dengan tokoh masyarakat digelar pada Selasa (1/7/2025).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumbar, dr. Herlin, menyampaikan bahwa peningkatan kasus kekerasan menjadi alarm bagi semua pihak. “Kami terus melakukan ikhtiar lewat road show sebagai upaya meminimalisir berbagai kasus kekerasan,” kata dr. Herlin, menegaskan fokus P2TP2A pada pencegahan.
Data menunjukkan tren mengkhawatirkan, di mana sepanjang tahun 2021 hingga 2024 tercatat 803 kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan. Namun, angka ini diyakini sebagai fenomena “gunung es”. Hasil screening di SMA tahun 2024 menunjukkan bahwa kasus yang tidak dilaporkan bisa mencapai tiga kali lipat dari angka resmi. Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Padang menjadi daerah dengan kasus tertinggi, di mana pelaku kekerasan seringkali adalah orang terdekat korban.
“Korban kekerasan butuh waktu lama untuk sembuh dari stres mentalnya. Yang sudah menjadi korban punya potensi besar jadi pelaku,” ungkap dr. Herlin pada Selasa (1/7/2025), menyoroti lingkaran kekerasan yang harus segera diputus.
Dialog tersebut juga membahas isu “fatherless” atau kurangnya komunikasi antara anak dan ayah, yang dianggap berkontribusi pada masalah ini. “Memang ibu adalah pendidik, tapi ayah adalah kepala sekolah. Punya tanggung jawab besar,” tegas dr. Herlin. Kurangnya interaksi ini dapat membuat anak mencari figur idola dari luar, yang jika salah, bisa berujung pada hal negatif.
Pembahasan juga menyentuh miskonsepsi peran gender, di mana dr. Herlin meluruskan bahwa tugas mengurus rumah tangga dan mengasuh anak adalah tanggung jawab bersama, bukan kodrat perempuan. Kodrat perempuan, menurutnya, adalah melahirkan, menyusui, dan hamil. Pola asuh seorang ayah sangat dibutuhkan dalam keluarga.
Untuk mengatasi permasalahan ini, P2TP2A Sumbar fokus pada pencegahan di hulu melalui program “Ruang Bersama Indonesia (RBI)”. RBI adalah gerakan kolaboratif yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan setara bagi perempuan dan anak. “Target kami adalah terbentuknya satu RBI per nagari,” kata dr. Herlin. Selain itu, inisiatif “Sekolah Ramah Anak” juga menjadi prioritas, mengingat lingkungan sekolah menempati urutan kedua sebagai lokasi terjadinya kekerasan setelah rumah.
Tantangan yang masih ada termasuk minimnya partisipasi ayah dalam kelas ibu hamil dan sikap “tetangga masa bodoh” yang memudarkan nilai gotong royong dan kearifan lokal.
Istri Wali Kota Padang, Dona Ramadhani, menekankan pentingnya peran bersama dalam meningkatkan kepedulian. “Kalau ada tetangga yang mengungkit-ungkit (masalah), ditanya,” ujarnya, seraya mengajak masyarakat untuk menjadi “CCTV bagi lingkungannya”.
Rencana tindak lanjut dari dialog ini mencakup sosialisasi RBI, pembentukan relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak), serta kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Diharapkan sinergi antara rumah, sekolah, dan tempat ibadah dapat memutus mata rantai kekerasan dan mewujudkan ketahanan keluarga yang kuat di Sumatera Barat.
