Bukittinggi – Sebanyak 12 dari 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bukittinggi yang aktif menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait keamanan pangan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Ramli, mengungkapkan, SLHS merupakan syarat mutlak untuk menjamin keamanan pangan dan mencegah potensi keracunan. “SLHS adalah syarat mutlak untuk menjamin keamanan pangan dan mencegah keracunan,” ujarnya pada Jumat (27/6/2025).
Ramli menjelaskan, dari total 18 unit SPPG, saat ini hanya 14 yang beroperasi. Ia menambahkan, baru SPPG Tarok Dipo dan SPPG Manggis Ganting yang telah memiliki SLHS. “Namun yang sudah mengantongi SLHS baru dua, yaitu SPPG Tarok Dipo dan SPPG Manggis Ganting,” jelasnya.
Menurut Ramli, SPPG yang sudah beroperasi seharusnya segera mengurus SLHS maksimal satu bulan setelah memulai kegiatan. Bahkan, SPPG yang baru wajib memiliki SLHS sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan.
SLHS bukan hanya sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum untuk memastikan standar higienis, sanitasi, bahan baku, dan proses pengolahan makanan terpenuhi.
Program MBG di Bukittinggi menargetkan sekitar 43.277 peserta didik pada akhir tahun 2025, dengan capaian sementara sebesar 62,16% atau 26.900 orang.
Ramli mendorong seluruh SPPG, terutama yang sudah beroperasi, untuk segera menuntaskan pengurusan SLHS. Ia menjamin akan segera menerbitkan sertifikat tersebut asalkan persyaratan teknis telah terpenuhi. “Sepanjang persyaratan teknis lengkap, segera kami keluarkan,” tegasnya.
SPPG yang beroperasi lebih dari satu bulan tanpa SLHS akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari penghentian sementara kegiatan operasional hingga penutupan dapur.
Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan setempat, memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif tersebut, terutama setelah batas waktu satu bulan terlampaui.
