Padang – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Hal ini dibuktikan dengan ambisi meraih predikat Kabupaten Informatif dalam ajang Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.
Ambisi tersebut mengemuka saat Pemkab Dharmasraya masuk dalam 10 besar daerah yang memaparkan capaian keterbukaan informasi publik di hadapan panelis Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (7/10/2025).
Presentasi Pemkab Dharmasraya dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Drs. Jasman Dt Bandaro Bendang MM, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Darisman. Mereka bersama perwakilan dari Kabupaten Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, dan Agam memaparkan capaian masing-masing.
Di hadapan panelis yang terdiri dari Ketua KI Sumbar Musfi Yendra, serta Komisioner Buk Mona Sisca, Riswandy, dan Idham Fadhli, Pj Sekda Jasman menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari pembangunan daerah. “Keterbukaan informasi kami jadikan agenda strategis dalam misi pembangunan, yaitu transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, efektif, dan efisien untuk Dharmasraya sejahtera merata,” ujar Jasman, yang juga merupakan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Selasa (7/10/2025).
Jasman menambahkan, Pemkab Dharmasraya terus berupaya memperkuat regulasi dan inovasi pelayanan informasi publik demi memenuhi seluruh kriteria penilaian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam sesi tanya jawab, Pj Sekda Jasman menyoroti pentingnya aspek kelembagaan dalam menjaga kualitas keterbukaan informasi. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan tugas dengan tidak terlalu sering melakukan mutasi pejabat, terutama di posisi strategis seperti Kepala Dinas Kominfo.
Selain itu, Pemkab Dharmasraya menegaskan bahwa pembinaan terhadap pemerintahan nagari (desa) tetap dilakukan secara berkelanjutan, meskipun di tengah keterbatasan yang ada. Upaya ini menunjukkan komitmen Dharmasraya untuk memastikan prinsip keterbukaan informasi terimplementasi hingga ke tingkat pemerintahan terendah.
