Padang – Kondisi memprihatinkan Makam Pahlawan di Kabupaten Limapuluh Kota, tepatnya di Lurah Kincia, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, menjadi sorotan. Akses jalan masuk dan keluar makam rusak, beton keropos, berlumut, dan bergelombang. Pagar dan tangga menuju makam juga terlihat copot dan amblas, sementara pagar cungkup bangunan induk ambruk akibat banjir bandang.
Menanggapi kondisi tersebut, Darussalim Datuak Paduko Sindo, tokoh masyarakat Nagari Situjuah Batua, pada Rabu (15/10/2025) berharap Pemkab Limapuluh Kota dapat mengalokasikan anggaran untuk perawatan makam tersebut. Makam ini menjadi saksi sejarah perjuangan Peristiwa Situjuah pada 15 Januari 1949, yang merupakan mata rantai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 1948-1949. “Kita berharap, Pemkab Limapuluh Kota mengalokasikan anggaran perawatannya, mengingat makam ini sudah lama menjadi aset pemerintah daerah,” katanya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota juga telah meminta pemerintah daerah untuk menambah alokasi anggaran untuk makam pahlawan dalam Rancangan APBD tahun 2026. Fraksi Golkar yang beranggotakan Doni Ikhlas, Putra Satria Veri, Feri Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, Defrianto Ifkar, dan M Fajar Rillah Vesky menilai bahwa anggaran makam pahlawan yang hanya dialokasikan Rp30 juta setahun perlu ditambah karena belum sesuai dengan amanat Permensos 23 Tahun 2014.
Fajar Rillah Vesky mengatakan, dalam pandangan umum terhadap Rancangan APBD tahun anggaran 2026 yang disampaikan sejak Jumat (3/10/2025), Fraksi Partai Golkar sudah meminta pemerintah daerah agar dapat menambah alokasi anggaran untuk makam pahlawan kabupaten, termasuk makam pahlawan yang terdapat di Lurah Kincia, Nagari Situjuah Batua, serta makam pahlawan Situjuah Gadang dan Situjuah Banda Dalam.
Fajar menjelaskan, meskipun urusan makam pahlawan tidak termasuk standar layanan sosial pemerintah daerah, alokasi anggaran yang hanya Rp30 juta setahun untuk makam pahlawan dalam RAPBD 2026 dinilai tidak setimpal dengan hibah tanah makam pahlawan yang sudah diberikan pemerintah nagari kepada pemerintah kabupaten. Dengan demikian, status tanah maupun status makam pahlawan tersebut sudah menjadi milik pemerintah daerah.
“Limbago Adat Nagari Situjuah Batua bersama pemerintah nagari setempat sudah bertahun-tahun menghibahkan tanah untuk makam pahlawan di Lurah Kincia kepada pemerintah kabupaten. Tapi sejak dihibahkan, belum pernah pemerintah daerah merenovasi jalan masuk ataupun jalan keluar makam tersebut. Bahkan, sejak dibangun pada saat Mayjen Ismed Yuzairi menjabat Pangdam I Bukit Barisan pada tahun 1990-an, jalan masuk dan keluar makam Lurah Kincia belum pernah diperbaiki dengan anggaran pemerintah kabupaten,” ujar Fajar Rillah Vesky.
Sementara itu, makam pahlawan di Situjuah Gadang juga telah dihibahkan pemerintah nagari setempat kepada Pemkab Limapuluh Kota beberapa bulan lalu. Setelah proses hibah tanah itu selesai dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah bersama Dinas Sosial, pemerintah daerah bersama DPRD sudah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan monumen di makam tersebut, namun alokasinya baru Rp20 juta melalui Perubahan APBD 2025.
Atas kondisi tersebut, Fajar Rillah Vesky menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar berpandangan anggaran yang diberikan pemda untuk makam pahlawan perlu ditambah lagi karena belum sebanding dengan nilai-nilai patriotisme yang diwariskan oleh para pejuang yang dikebumikan di makam pahlawan tersebut. Menurutnya, tanpa pengorbanan para pejuang yang gugur di makam pahlawan tersebut, daerah ini tidak akan bisa menikmati legitnya belanja dalam RAPBD 2026.
“Rasanya wajar dan patut, Fraksi Partai Golkar sebagai pengawal setia Pancasila dan NKRI, mengingatkan pemerintah daerah tentang pentingnya memperkuat kebijakan anggaran untuk makam pahlawan di tahun 2026 nanti. Anggaran yang baru Rp30 juta setahun perlu ditambah lagi, sebagaimana aspirasi yang juga diterima Fraksi Golkar dari keluarga pejuang, pemerintah nagari, masyarakat, dan tokoh-tokoh asal Situjuah Limo Nagari dari berbagai lintas profesi, baik dinas di kampung maupun di perantauan,” jelas Fajar Rillah Vesky.
Di sisi lain, Pemkab Limapuluh Kota belum secara spesifik menanggapi masukan Fraksi Partai Golkar soal penambahan anggaran makam pahlawan. Namun, Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang saat menyampaikan jawabannya atas pandangan umum fraksi Partai Golkar pada Senin (6/10/2025) lalu memastikan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD akan melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap RAPBD 2026.
Sebelum menyampaikan kepastian itu, Bupati Safni Sikumbang bersama Kepala Dinas Sosial Indra Suryani, Kadis PU Nono Syukri, Wakil Ketua DPRD HM Fadhil Abrar, dan anggota DPRD M. Fajar Rillah Vesky sudah menemui Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Dirjen Dayasos. Saat itu, Safni selain menyampaikan proposal pembangunan Sekolah Rakyat di Sungai Kamuyang, juga mengajukan proposal rehab makam pahlawan Situjuah Batua.
