Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berencana melakukan efisiensi anggaran. Sinyal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, saat memimpin apel pagi bersama ASN di halaman kantor gubernuran, Kamis (2/10/2025).
Arry mengawali arahannya dengan mengapresiasi kehadiran para ASN. “Pagi ini kita bisa kembali menghirup udara segar, menikmati cahaya matahari, dan melaksanakan tugas. Saya apresiasi kepada semua ASN yang selalu komit hadir setiap Kamis,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Arry menyinggung program pembangunan yang tengah berjalan. Ia menjelaskan bahwa pembahasan APBD Perubahan telah rampung, termasuk rekomendasi hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Ketika sudah menjadi Perda, tentu ini menjadi acuan kita dalam melaksanakan program kegiatan di penghujung tahun 2025 ini,” jelasnya.
Namun, Arry mengingatkan adanya pengurangan anggaran di beberapa OPD akibat penurunan pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau pendapatan turun, belanja pun harus menyesuaikan. Mari kita cek kembali program kegiatan, jangan sampai ada pembayaran melebihi pagu anggaran,” tegasnya.
Ia mencontohkan pengalamannya terkait kegiatan yang tetap dibayarkan sesuai DPA awal meski anggaran telah berubah. Akibatnya, pagu menjadi minus dan administrasi tidak selesai hingga tahun anggaran baru. “OPD itu akhirnya tidak bisa mencairkan uang persediaan, program pun terhenti. Jadi mohon jadi perhatian kita semua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arry menyinggung kondisi anggaran 2026. Ia mengungkapkan bahwa seluruh daerah di Indonesia menghadapi pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD), termasuk Sumbar. Total pengurangan mencapai sekitar Rp2,6 triliun, dengan porsi Sumbar sebesar Rp533 miliar.
Untuk menggambarkan besarnya angka tersebut, Arry mencontohkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). “Kalau satu bulan TPP sekitar Rp30 miliar, dikali 12 bulan jadi Rp360 miliar, ditambah TPP ke-13 dan 14 sebesar Rp60 miliar, total Rp420 miliar. Sementara pengurangan kita Rp533 miliar. Jadi kalau mau cepat, ya TPP yang dikurangi. Tapi tentu itu bukan pilihan yang mudah,” jelasnya.
Menurut Arry, pengurangan TPP bisa saja terjadi jika tidak ada alternatif lain. “Mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, TPP akan dikurangi. Itu pun sejalan dengan beban kerja kita yang berkurang,” katanya.
Ia menambahkan, sebagian besar anggaran OPD hanya tersisa untuk belanja rutin wajib seperti gaji, TPP, dan biaya operasional. Oleh karena itu, efisiensi, bahkan penggabungan OPD, kemungkinan akan dilakukan ke depan.
“Kalau biro rasanya tidak digabung, tapi OPD bisa saja digabung dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan program pembangunan,” tutup Arry pada Kamis (2/10/2025). Apel pagi itu berlangsung hangat dan penuh semangat.
