PADANG – Gedung DPRD Sumatera Barat menjadi sasaran aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumatera Barat (BEM SB), Senin (4/8). Mereka menyuarakan 12 tuntutan terkait isu-isu Sumatera Barat dan nasional.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB di jalanan depan gedung DPRD Sumbar, Ulak Karang, Padang, itu diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar yang terlihat dari almamater yang mereka kenakan.
Koordinator pusat BEM SB, Rifaldi, menyampaikan bahwa terkait isu nasional, BEM SB mendesak DPR RI untuk meninjau kembali pasal-pasal bermasalah dalam rancangan kitab UU hukum pidana (RKUHP) dan melibatkan partisipasi publik secara luas. “Kami mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset,” ujarnya pada Senin (4/8).
Selain itu, BEM SB juga menolak segala upaya pengaburan dan politisasi sejarah untuk kepentingan elit politik. Rifaldi menambahkan, BEM SB menolak semua bentuk rangkap jabatan di pemerintahan dan mendesak evaluasi total program makan bergizi gratis (MBG).
“Kami juga menuntut pemerintah dan aparat hukum untuk menindak tegas perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) tanpa izin sesuai dengan UU ketenagakerjaan dan UU keimigrasian dan mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Terkait isu di Sumbar, BEM SB mendesak DPRD Sumbar untuk mengambil tindakan tegas terkait pelanggaran pencemaran lingkungan hidup dan penyerobotan lahan negara yang dilakukan PT. Incasi Raya. Mereka juga menolak aktivitas deforestasi dan pertambangan ilegal di Sumbar.
Rifaldi juga mengatakan, DPRD Sumbar harus meninjau langsung pembangunan pasca bencana alam banjir bandang Tanah Datar dan melakukan audit anggaran bantuan banjir bandang tersebut.
BEM SB juga mendesak DPRD Sumbar untuk mencabut izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang cacat dan melakukan peninjauan lingkungan di Sipora, Mentawai, termasuk perizinan dan potensi dampaknya.
Selain itu, DPRD Sumbar diminta untuk melaksanakan audiensi terbuka dengan masyarakat serta memberikan solusi untuk permasalahan bendungan di Ombilin Danau Singkarak dan PLTU Ombilin.
Rifaldi menambahkan, mereka menuntut DPRD Sumbar untuk hadir serta meninjau kembali permasalahan di Padang Sarai, Padang, demi memberikan rasa keadilan dan kenyamanan di Sumbar.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menemui para pengunjuk rasa dan berdialog dengan para mahasiswa. Muhidi menyatakan akan menindaklanjuti semua tuntutan tersebut. “Semua tuntutan para mahasiswa sudah kami dengar dan terima dan akan segera kami tindaklanjuti secara kelembagaan DPRD,” tegas Muhidi pada Senin (4/8).
