Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian masalah layanan dasar masyarakat sebagai prioritas utama. Penegasan ini disampaikan saat dialog kinerja penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan evaluasi kinerja antara Kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh untuk Triwulan I Tahun 2026 di Aula Josrizal Zain, Senin (06/04/2026).
Dalam dialog tersebut, Zulmaeta menyoroti beberapa aspek penting dalam pelayanan publik. Ia meminta seluruh perangkat daerah agar bertindak proaktif sebelum keluhan muncul, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat terus dijaga.
“Masalah sampah harus segera selesai. Jangan ada lagi keluhan masyarakat. Sebelum masyarakat beraktivitas, sampah harus sudah terangkut semua,” kata Zulmaeta di depan Wakil Wali Kota, Elzadaswarman, Sekretaris Daerah, Rida Ananda, dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh, Senin (06/04/2026).
Selain itu, Zulmaeta juga mengulas kondisi infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama jalan, irigasi, dan drainase. Menurutnya, pemerintah daerah harus bergerak cepat tanpa menunggu keluhan.
“Jangan sampai ada keluhan soal jalan berlubang. Kita akan cek langsung ke lapangan. Kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama, termasuk percepatan penanganan irigasi dan drainase,” ujarnya.
Zulmaeta juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Ia menargetkan tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Payakumbuh selama masa jabatannya.
Di sektor perdagangan, Pemko Payakumbuh juga mendorong percepatan pembangunan pasar. Selain pembangunan Pasar Tradisional Ibuh Barat tahun ini, pembongkaran Pasar Blok Barat segera dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan. Ia meminta pedagang memanfaatkan lokasi penampungan yang telah disediakan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Dalam aspek manajemen kinerja, Zulmaeta menegaskan pentingnya evaluasi berkala agar target tidak menumpuk di akhir tahun. “Target harus dievaluasi dari waktu ke waktu, jangan menunggu akhir tahun. Kita ingin hasil yang maksimal melalui proses yang terukur,” katanya.
Ia juga mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dengan inovasi dan kreativitas. Menurutnya, ASN merupakan motor penggerak utama pembangunan daerah. “ASN ini ibarat mesin. Kalau mesinnya tidak berjalan baik, tujuan organisasi tidak akan tercapai. Karena itu, kita butuh komitmen, inovasi, dan kolaborasi untuk kemajuan Payakumbuh,” ujarnya.
Zulmaeta membuka ruang bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyampaikan ide dan gagasan. Ia memastikan setiap ide yang sesuai regulasi akan ditindaklanjuti.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita bekerja sama, catat yang dikerjakan dan kerjakan yang dicatat. Tanpa sinkronisasi, tidak akan ada kesepakatan dari apa yang kita rencanakan,” katanya. Ia juga mengingatkan seluruh OPD untuk cermat membaca kondisi dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan.
Sekda Kota Payakumbuh Rida Ananda menjelaskan dialog kinerja diikuti 31 kepala perangkat daerah, terdiri dari kepala dinas, badan, kantor, dan camat. Kegiatan ini menjadi bagian dari siklus pengelolaan kinerja ASN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.
Rida Ananda menyebut evaluasi Triwulan I harus diselesaikan paling lambat 15 April 2026 sesuai edaran wali kota. “Dialog kinerja ini menjadi landasan untuk menyelaraskan ekspektasi pimpinan dengan kinerja perangkat daerah, sekaligus mengevaluasi capaian triwulan pertama,” kata Rida Ananda.
Ia menambahkan, forum tersebut juga menjadi ruang bagi kepala OPD untuk memaparkan capaian kinerja, kebutuhan sumber daya, serta kendala yang dihadapi. “Hasil dialog akan dihimpun sebagai bahan perbaikan SKP dan peningkatan kinerja ke depan,” pungkasnya. Seluruh kepala OPD sebelumnya telah menyusun SKP pada Januari 2026 dengan mengacu pada rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja.
