Batusangkar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar terus memacu efisiensi pembangunan daerah melalui rapat monitoring dan evaluasi (Monev). Wakil Bupati (Wabup) Ahmad Fadly memimpin langsung rapat tersebut.
Rapat Monev kegiatan pembangunan di jajaran Pemkab Tanah Datar pada kondisi triwulan II itu berlangsung di aula kantor bupati, Pagaruyung, kemarin.
Dalam rapat tersebut, Wabup Ahmad Fadly menekankan pentingnya Monev dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama yang strategis. “Rapat Monev dibutuhkan dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama yang strategis. Banyak hal yang menjadi perhatian, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian kegiatan sehingga penggunaan anggaran lebih efisien dan efektif,” kata Wabup Ahmad Fadly.
Menanggapi laporan realisasi kemajuan fisik dan keuangan yang disampaikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wabup Ahmad Fadly mengatakan bahwa secara umum realisasi belanja masih di bawah target yang diharapkan.
Lebih lanjut, Wabup Ahmad Fadly meminta kepala OPD untuk memahami dan mencermati Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 25 tahun 2024 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus (DAK) fisik. Hal ini bertujuan agar OPD dapat menyusun target untuk percepatan pelaksanaan kegiatan.
“Saya tidak mengharapkan terjadinya kegagalan dalam proses pencairan dana DAK ini yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidakpahaman pengelola kegiatan terhadap aturan yang berlaku. Saya ingatkan agar dapat segera merealisasikan capaian fisik dan keuangannya sesuai dengan target waktu telah ditentukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2025 ini, Tanah Datar hanya memperoleh dana DAK penugasan yang terdiri dari 3 bidang yang dikelola oleh 5 perangkat daerah.
Wabup Ahmad Fadly juga mengingatkan terkait alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2025 yang telah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1 tahun 2025. Ia meminta agar dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBN/APBN tahun 2025 untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan Utri Satria Putra menjelaskan bahwa kegiatan Monev triwulan II bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil kegiatan yang telah dicapai oleh masing-masing OPD.
