Padang – Masyarakat Sumatera Barat dapat bernapas lega setelah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyetujui penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar sebesar 70.000 kiloliter. Penambahan ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan yang selama ini dirasakan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, pada Sabtu (11/10/2025) menjelaskan bahwa penambahan kuota ini merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukannya sejak Agustus 2025. “Kita sudah surati BPH Migas sejak Agustus lalu, dan alhamdulillah, usulan itu dikabulkan,” ujarnya di Padang.
Mahyeldi menambahkan, terhitung mulai awal Oktober 2025, kuota Bio Solar Sumbar bertambah sekitar 70 ribu kiloliter. “Insyaallah, dengan tambahan ini, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun,” katanya.
Dengan adanya penambahan ini, total kuota Bio Solar untuk Sumatera Barat menjadi 566.000 kiloliter, meningkat 15 persen dari kuota sebelumnya yang hanya 497.874 kiloliter. Gubernur Mahyeldi memastikan pendistribusian ke SPBU akan segera dinormalkan dalam waktu dekat.
“Kita berharap Pertamina segera mendistribusikannya secara merata ke seluruh SPBU agar antrean panjang bisa segera teratasi. Pemerintah daerah akan terus memantau dan berkoordinasi dengan pihak terkait,” tegasnya.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat bergerak cepat menindaklanjuti penambahan kuota tersebut. Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan Pertamina untuk mempercepat penyaluran ke seluruh kabupaten dan kota.
Helmi menjelaskan, karena keputusan baru keluar awal Oktober 2025, memang butuh waktu untuk penyesuaian teknis. “Tapi kami pastikan proses distribusi sedang berjalan, dan dalam waktu dekat pasokan akan normal kembali,” ujarnya.
Helmi juga mengimbau seluruh SPBU untuk tetap siaga dan mengatur sistem layanan sebaik mungkin agar tambahan kuota ini dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat yang membutuhkan.
Penambahan kuota ini menjadi angin segar bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha transportasi yang selama ini merasakan dampak kelangkaan Bio Solar. Diharapkan, dengan pasokan yang kembali normal, aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan lancar.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM bersubsidi dan tidak melakukan penimbunan. Pengawasan di lapangan juga akan ditingkatkan untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Dengan langkah responsif dari pemerintah daerah dan dukungan penuh dari BPH Migas serta Pertamina, Sumatera Barat optimis menatap akhir tahun 2025 di sektor energi.
