Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan perlunya pengalokasian anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pemerintahan dalam APBD 2026.
Langkah itu ditempuh untuk menjaga fungsi aset daerah yang kondisinya menurun akibat usia serta tingginya intensitas pemanfaatan.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, mengatakan anggaran tersebut diarahkan pada aspek keamanan dan kelayakan bangunan, bukan sekadar estetika.
Menurutnya, hal tersebut penting untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
“Prinsip kami adalah menjaga aset daerah agar tetap berfungsi dengan baik. Ketika ada kerusakan yang berpotensi mengganggu aktivitas atau membahayakan pengguna, tentu pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi,” ujar Nolly di Padang, Kamis (4/6/2026).
Sebagai contoh, Nolly menyebut kondisi Gedung Auditorium gubernuran yang kerap dipakai untuk agenda publik dan rapat besar.
Bangunan itu kini mengalami kebocoran dan kerusakan di sejumlah titik yang memerlukan penanganan segera demi menjamin keselamatan para pengguna.
Menanggapi sorotan publik soal prioritas anggaran di tengah pemulihan pascabencana, Nolly membantah anggapan bahwa pemerintah kurang memiliki kepekaan sosial.
Ia menegaskan Pemprov Sumbar telah mengalokasikan seluruh dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp2,6 triliun khusus untuk mitigasi dan perbaikan infrastruktur terdampak bencana.
Dalam pelaksanaan anggaran, pihaknya berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas.
Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat, percepatan pemulihan bencana, serta perawatan sarana penunjang pelayanan publik.
Nolly juga menyambut baik partisipasi aktif masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran melalui laman dashboard pembangunan.
Menurutnya, transparansi itu menjadi bukti bahwa pemerintah terbuka terhadap pengawasan publik secara real-time dan tidak menutup-nutupi data pembangunan.
