Padang – Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya memperkuat pengelolaan Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk penanganan dan mitigasi bencana. Hal itu ditegaskan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Rida Ananda.
Penegasan tersebut disampaikan saat Sekda Rida Ananda menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penggunaan TKD di Padang, Kamis (26/03/2026). Menurut Rida, rapat koordinasi ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman terkait penggunaan TKD, terutama dalam konteks penanganan dan mitigasi bencana.
“Rapat koordinasi ini sangat penting sebagai wadah untuk menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman terkait penggunaan TKD, khususnya dalam konteks penanganan dan mitigasi bencana,” kata Sekda Rida Ananda saat menghadiri Rakor Monev Penggunaan TKD di Padang, Kamis (26/03/2026).
Keikutsertaan Pemko Payakumbuh dalam rakor yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, dikatakan Rida, adalah langkah konkret untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ia menilai, penguatan pengawasan dan evaluasi menjadi kunci agar setiap alokasi TKD benar-benar menjawab kebutuhan daerah, terutama dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Dalam kegiatan tersebut, tim Inspektorat Jenderal Kemendagri memberikan arahan teknis mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan penggunaan TKD. Evaluasi juga difokuskan pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi risiko bencana melalui alokasi anggaran berbasis prioritas.
Rida menegaskan, Pemko Payakumbuh akan terus mengoptimalkan pemanfaatan TKD agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia berkomitmen mengelola anggaran secara profesional dan sesuai ketentuan, sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta mempercepat penanganan pascabencana.
“Kita berkomitmen mengelola anggaran secara profesional dan sesuai ketentuan, sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta mempercepat penanganan pascabencana,” ujar Rida.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kualitas pengelolaan keuangan. Menurutnya, kolaborasi yang solid akan mendorong peningkatan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, kita optimistis kualitas pengelolaan TKD semakin meningkat dan mampu memperkuat ketahanan daerah serta melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang,” kata Rida pada Kamis (26/03/2026).
Rakor tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat, diantaranya Inspektur daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masing-masing kabupaten/kota guna menyelaraskan perencanaan dan penggunaan anggaran TKD di masing-masing wilayah.
